Songsong Tahun 2026, Sekjen Kementerian ATR/BPN Ajak Jajaran Bersama Dukung Program Kerja

Jakarta – Menyongsong pelaksanaan program kerja tahun 2026Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Pengarahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) bagi Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Setjen. Dalam kesempatan tersebutSekjen Kementerian ATR/BPNDalu Agung Darmawanmengajak seluruh jajaran untuk memperkuat kerja sama lintas biro demi mendukung pelaksanaan program kementerian secara optimal.

“Memulai tugas-tugas kita di tahun 2026 inimari kita bareng-bareng kerja sama untuk hal yang substantifutamanya pada pemenuhan tugas dan fungsi kesekjenan,” ujar Dalu Agung Darmawan saat memimpin rapat di Aula Prona Kementerian ATR/BPNJakartaSenin (05/01/2026).

Dalam arahannyaSekjen ATR/BPN menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral yang kerap menjadi hambatan dalam organisasi. Ia mendorong setiap unit kerja agar dapat saling melengkapi dan berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Seperti halnya pada Rakernas Desember 2025 lalujika unit teknis bicara soal penyelesaian berkas pertanahanKesekjenan berpikir apa yang bisa kita lakukan. Misalnyadari perencanaan mengeksekusi berbagai kegiatanbagaimana output-nyalalu dari Biro Ortala dan MR memikirkan apakah benar SOP-nya seperti iniapakah ada yg perlu diubah. Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Kegiatan pengarahan ini dihadiri oleh para Kepala Biro beserta jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Setjen Kementerian ATR/BPNantara lain dari Biro Perencanaan dan Kerja SamaBiro Umum dan Layanan PengadaanBiro Organisasi dan Tata Laksana dan Manajemen RisikoBiro Sumber Daya ManusiaBiro HukumBiro Keuangan dan Barang Milik NegaraBiro Hubungan Masyarakat dan Protokolserta Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.

Selain ituSekjen ATR/BPN juga menyoroti peran strategis Jabatan Fungsional yang semakin dibutuhkan dalam mendukung kinerja biro. Jabatan Fungsional dinilai memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis sesuai dengan kompetensi masing-masing.

“Inilah Jabatan Fungsional menjadi posisi yang semakin hari semakin dibutuhkan. Jabatan Fungsional itu selaku pelaksana dalam mengerjakan tugasbagi para Pejabat Strukturalnya memikirkan ke depan kantor ini mau dibawa ke manabagaimana memberdayakan fungsional-fungsional ini,” ujar Dalu Agung Darmawan. (*)

Sumber:

Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Ket. Foto: Sekjen Kementerian ATR/BPNDalu Agung Darmawan. (Ist)

X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

Situs: atrbpn.go.id

PPID: ppid.atrbpn.go.id

WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000​

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Maman : Sekda NTB Harus Sejalan dengan Gubernur, Tak Boleh Ada “Dua Matahari”

Mataram – Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  pasca pelantikan Drs. H. Lalu Gita AriadiM.Si sebagai Dosen IPDN membuka ruang...

Kapolsek Mataram Cek Kesiapan Pos Pelayanan Pengamanan Lebaran di Epicentrum Mall

Mataram – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dan pelaksanaan Operasi Ketupat Rinjani 2026Kapolsek MataramAKP Mulyadimelakukan kontrol dan pemantauan Pos Pelayanan Call...

Tak Perlu Ambil Cuti, BPN Mataram Buka Layanan Pengambilan Sertipikat di Akhir Pekan

Mataram - Kantor Pertanahan Kota Mataram terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang mudah, cepat, dan responsif bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui...

PORPROV NTB XII Berjalan Lancar, Isvie Rupaeda dan Mori Hanafi Ajak Semua Pihak Objektif Sikapi Insiden di Cabor

Mataram – Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memasuki hari ketujuh sejak resmi dibuka pada 16 Juli 2026. Hingga...

Soroti Pelayanan Haji dan Umrah dalam LKPJ Gubernur 2025, Komisi V DPRD NTB Minta Perbaikan Menyeluruh

Mataram  – Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan urusan haji dan umrah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)...