Blitar – Setelah belasan tahun diwarnai ketegangan karena konflik agraria yang terjadi antara petani dan perusahaan perkebunansuasana Desa Soso di Kabupaten Blitar pada 2022 akhirnya mulai terasa damai. Berkat kolaborasi erat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)PT Kismo Handayanidan masyarakat setempatdihasilkan solusi penanganan konflik berupa Redistribusi Tanah melalui Program Reforma Agraria.
Kepala perkebunan PT Kismo HandayaniDwi Setyo Rahadi (47) mengakuikonflik di Desa Soso bisa saja tidak selesai jika kala itu Kementerian ATR/BPN tidak memulai proses penanganan sengketa melalui mediasi berkelanjutan dan fasilitasi Redistribusi Tanah.
“Kadang perusahaan tidak menyadari bahwa komunikasi yang kurang bisa berdampak besar. Setelah turun langsung ke masyarakatkami jadi lebih mengerti konflik sebelum dan sesudah redis. Bagi kamimenyelesaikan konflik dan membangun sinergi dengan masyarakat Desa Soso adalah kebanggaan dan sangat membekas,” terang Dwi Setyo Rahadidi Desa SosoKabupaten Blitar.
Hasilnyasekarang petani dapat mengelola tanah secara mandiri. Pihak perusahaan juga tetap menjalankan operasional perkebunannya dan aktif memberikan pendampingan bagi warga. “Saya sering keliling bukan untuk mengaturtetapi memberi edukasi agar tanah difungsikan maksimal. Kalau dilihat sekaranghasilnya jauh lebih bagus,” kata Dwi Setyo Rahadi.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BlitarBarkah Yoeliantomenekankan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik. Baginyakeberhasilan di Desa Soso terjadi karena semua pihak mau duduk bersama untuk mencari solusi.
“Kita memfasilitasi. Mereka yang berkonflik kita dudukkan bareng. Mau diselesaikan apa tidak? Ketika mauya selesai. Kuncinya adalah kolaborasi. Pertama kita samakan visilalu berbagi peransiapa melakukan apa,” jelas Barkah Yoelianto.
Ia juga menerangkankesepakatan apa pun yang diputuskan bersama wajib dijalankan. Setelah redistribusipemerintah tidak berhenti pada penerbitan sertipikattetapi juga melakukan penataan akses pasca redistribusi. “Selesai diberikan sertipikatmereka mau ditata. Ditata tanahnyaditata juga pengelolaannya,” ujar Barkah Yoelianto.
Penyelesaian konflik di Desa Soso bukan hanya meredakan ketegangan masyarakat dan perusahantetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lokal. Ke depankolaborasi yang telah terbangun inidiharapkan menjadi bukti bahwa konflik agraria dapat ditangani tanpa konfrontasimelainkan melalui komunikasiempatidan komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan. (*)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
