KORANLOMBOK.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) pada periode 2025–2029.
Program yang mendapat dukungan Bank Dunia ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus membenahi sistem administrasi pertanahan dan tata ruang.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar,” kata Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Data Pertanahan dan Tata Ruang Akan Diintegrasikan
Untuk mengejar target tersebut, ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Tujuannya agar informasi dari berbagai instansi dapat saling terhubung dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Pelaksanaan ILASPP melibatkan koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalu menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh target luas tanah yang didaftarkan, tetapi juga dukungan kebijakan, kesiapan organisasi, sumber daya manusia, dan kecepatan pengambilan keputusan.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.
Diharapkan Beri Manfaat Jangka Panjang
Menurut Dalu, ILASPP merupakan investasi penting untuk membangun fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang dalam jangka panjang.
Hasil program diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka pendaftaran tanah, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice, Willem van der Muur. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat ATR/BPN juga mengikuti kegiatan secara daring dan luring.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 42/SP/X/BH/2026.
