Mataram – Diskusi Publik yang diselenggarakan media online NTBTerkini.id bersama Forum Pewarta Lombok-NTB, dengan tema, Dibalik Dugaan ASN Siluman, Mencuat Dana Darurat, berlokasi di Sayung Restaurant, Kota Mataram, Kamis (21/05), berujung panas.
Pasalnya, para pejabat yang seharusnya menjadi narasumber, tidak menghadiri kegiatan diskusi tersebut. Konfirmasi ketidakhadiran pun disampaikan pada menit-menit menjelang usainya acaranya.
Para pejabat yang dimaksud diantaranya Kepala BKAD NTB, Nursalim, Kepala Dinkes NTB, dr Lalu Hamzi Fikri, dan Direktur RSUD NTB, drg H. Asrul Sani.
Selaku penyelenggara, Ketua Forum Pewarta Lombok-NTB, sekaligus Pimpinan Redaksi NTBTerkini.id, Syafrin Salam, menyesalkan ketidakhadiran para pejabat tersebut.
Syafrin mengalir, sebelum acara dirinya telah mengupayakan koordinasi dan konfirmasi kehadiran. Kepala Dinkes NTB mengirim Sekdis dan Kabid SDK sebagai perwakilan, dengan alasan mengambil cuti.
Sedangkan BKAD NTB melalui stafnya, akan memastikan kehadiran melalui nomor redaksi yang bisa dihubungi sebelum kegiatan dimulai. Berbeda dengan Direktur RSUD NTB telah menyetujui untuk menjadi narasumber.
Dari agenda diskusi yang dijadwalkan Pukul 14.30 Wita, pihak penyelenggara belum mendapatkan khabar. Menjelang magrib, para narasumber yang dimaksud baru memberikan konfirmasi melalui perwakilannya.
“Malah yang dikirim sebagai perwakilan, staf dan pegawai yang tentunya tidak ada kaitannya dengan isu yang kami usung. Paling parah BKAD NTB, sama sekali tidak ada konfirmasi hingga acara selesai. Dimanakah adabnya sebagai pejabat,” timpalnya.
Kehadiran mereka yang diharapkan mewakili Pemprov NTB, berganti kekecewaan sekaligus ketidakpercayaan publik terhadap kualitas kejujuran Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
“Diskusi publik ini merupakan panggung rakyat. Ketidakhadiran mereka menguatkan keraguan publik terhadap kejujuran Iqbal-Dinda sebagai nahkoda pemerintahan NTB,” tegasnya.
Diakui Syafrin, bahwa kasus ini mencuat sejak Desember 2025. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan jawaban dan klarifikasi yang tepat, sehingga isunya kian liar di tengah publik.
Selain itu, tujuan dari diskusi ini, lanjut Syafrin, untuk mengetahui sejauh mana kejujuran pemerintah daerah, dalam rangka meluruskan data. Serta ingin menjembatani masyarakat secara langsung dengan pejabat terkait.
“Di diskusi ini, masyarakat dari berbagai elemen juga akan tahu, bagaimana pertanggungjawaban narasumber selaku pejabat, terhadap temuan kami di lapangan,” tandasnya. (RED)
Ket. Foto:
Kegiatan Diskusi Publik Dibalik Dugaan ASN Siluman , Mencuat Dana Darurat, bertepatan di Sayung Restaurant. (Ist)
