Mataram – Kerusakan hutan di Pulau Sumbawa kembali menjadi sorotan DPRD NTB. Anggota DPRD NTBMuhammad Aminurlahmendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengambil langkah konkret dan menyeluruh dalam memulihkan kawasan hutan kritis yang dinilai menjadi penyebab utama banjir tahunan di wilayah Bima dan Dompu.
Aminurlah menegaskangubernur memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan kehutanan. Karena itupenanganan persoalan lingkungan tidak boleh dilakukan secara parsialmelainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Masalah ini selalu berulang setiap tahun dan terus menjadi beban masyarakat. Karena itu saya mempertanyakanapa langkah mitigasi gubernur? Bagaimana sinergi dan MoU antara provinsi dengan kabupaten dan kota?” tegas Aminurlah, (10/1/26) kemarin.
Politisi yang akrab disapa Aji Maman itu mengungkapkankondisi ekologis Pulau Sumbawa saat ini sudah berada pada level mengkhawatirkan. Sekitar 85 persen kawasan pegunungan disebut dalam kondisi kritissehingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Menurutnyaagenda pemulihan lingkungan harus dimulai dari wilayah hulu. Mulai dari program reboisasi dan recovery kawasan pegununganpengendalian sedimentasi di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS)hingga pengembalian fungsi tanah produktif.
“Semua itu hanya bisa berjalan jika ada sinergi nyata antara gubernurbupatidan wali kota. Tanpa koordinasi yang kuatbencana akan terus berulang,” ujarnya.
Selain ituMaman juga menyoroti penggunaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pemprov NTB tahun 2023 yang mencapai Rp 52 miliaryang diperuntukkan bagi pemulihan hutan kritis dari hulu hingga hilir Pulau Sumbawa.
“Saya tidak melihat jejak penggunaan anggaran itu. Sejauh mana realisasinya? Kalau tidak jelassaya minta Kejati turun tangan untuk mengusutnya,” tegasnya.
Sorotan DPRD tersebut sejalan dengan kembali terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bima. Selama dua hari berturut-turutRabu (7/1) dan Kamis (8/1)hujan lebat menyebabkan luapan sungai dan genangan air setinggi 30 hingga 80 sentimeter di sejumlah permukiman warga.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima mencatatpada Rabu (7/1)banjir melanda empat kecamatanyakni WohaBoloSoromandidan Sanggar. Bencana tersebut mencakup delapan desa dan 15 RTdengan total 456 kepala keluarga (KK) atau 1.244 jiwa terdampak.
“Sejumlah rumah warga terendamaktivitas masyarakat lumpuhdan akses transportasi antar desa terganggu akibat genangan air dan material lumpur,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten BimaNurul Huda.
Banjir kembali terjadi pada Kamis (8/1) di tiga kecamatanyakni MontaBolodan Soromandi. Sebanyak 208 KK atau 612 jiwa terdampak di tiga desa dan 19 RT. “Meski genangan mulai surut di beberapa titikwarga masih harus membersihkan rumah dari lumpur dan sisa material banjir,” jelasnya.
Selain banjirtanah longsor juga dilaporkan terjadi di Desa KalampaKecamatan Woha. Longsoran dengan tinggi sekitar 2,1 meter dan panjang 14 meter menutup akses gang permukiman warga. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa hingga Kamis sore. Namunpuluhan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedangterutama pada bagian dindinglantaidan perabot rumah tangga.
Nurul Huda menjelaskansebagian besar wilayah terdampak merupakan dataran rendah dan kawasan bantaran sungai. Buruknya sistem drainase serta pendangkalan sungai akibat sedimentasi mempercepat luapan air saat hujan deras. “Buruknya tata kelola lingkunganalih fungsi lahandan minimnya normalisasi sungai memperparah dampak banjir yang terus berulang setiap musim hujan,” ujarnya.
BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor agar meningkatkan kewaspadaanterutama saat hujan lebat disertai angin kencangserta segera melaporkan kondisi darurat kepada aparat setempat. (F3)
Ket. Foto:
Anggota DPRD NTBMuhammad Aminurlah. (/fit)
