Kampung Nelayan Merah Putih Teluk Ekas Jadi Motor Baru Kesejahteraan Nelayan NTB

, Lombok Timur – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, diproyeksikan menjadi tonggak baru peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui penguatan infrastruktur, koperasi, akses permodalan, hingga dukungan armada tangkap, pemerintah ingin menghadirkan ekosistem perikanan modern yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan secara berkelanjutan.

Berita:

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah pusat terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Program strategis nasional ini diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi pesisir yang mampu mengangkat taraf hidup nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, serta Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin di kawasan Teluk Ekas, Jumat (31/7).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal,  menegaskannKampung Nelayan Merah Putih bukan hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.

Menurutnya, salah satu persoalan utama yang selama ini dihadapi nelayan adalah lemahnya posisi tawar saat menjual hasil tangkapan. Akibatnya, banyak nelayan terpaksa menjual ikan dengan harga rendah karena bergantung pada tengkulak.

“Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah menghadirkan solusi agar nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik sekaligus terbebas dari ketergantungan terhadap tengkulak,” ujar Gubernur Iqbal.

Untuk mendukung tujuan tersebut, KNMP Teluk Ekas dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari pabrik es, cold storage, tempat pelelangan ikan, bengkel perahu, kios usaha, hingga koperasi nelayan. Seluruh fasilitas itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi usaha perikanan sekaligus memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan.

Keberadaan pabrik es dan cold storage memungkinkan nelayan menyimpan hasil tangkapan lebih lama sehingga tidak lagi harus menjual ikan segera setelah melaut. Dengan demikian, nelayan dapat menunggu harga pasar yang lebih menguntungkan dan memperoleh pendapatan yang lebih optimal.

Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga memperkuat kelembagaan ekonomi melalui Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Koperasi ini akan menjadi pusat pembelian hasil tangkapan nelayan dengan harga yang layak sekaligus memperluas akses pemasaran produk perikanan.

Pemerintah menargetkan koperasi tersebut mulai beroperasi secara optimal pada September mendatang. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membuat sebagian nelayan bergantung pada tengkulak.

Untuk memperluas akses permodalan, pemerintah menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank NTB Syariah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi masyarakat pesisir. Skema ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha perikanan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, koperasi juga akan menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan sistem tersebut, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem perikanan, pemerintah juga akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) untuk mempermudah akses BBM bersubsidi. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun akan menyalurkan bantuan 50 unit kapal berkapasitas 5–10 Gross Tonnage (GT) guna meningkatkan produktivitas nelayan Teluk Ekas.

Gubernur Iqbal menegaskan, keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, sektor perbankan, dan masyarakat.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjadikan Teluk Ekas sebagai model pemberdayaan ekonomi nelayan yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Teluk Ekas, Yanto, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pengembangan kawasan perikanan di wilayahnya. Menurutnya, pembangunan tambatan perahu yang telah rampung memberikan dampak nyata terhadap aktivitas nelayan dan akan semakin maksimal dengan rencana penambahan panjang dermaga.

Ia juga menyambut baik rencana bantuan 50 unit kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang nantinya akan dikelola melalui koperasi nelayan.

“Kami bersyukur atas dukungan pemerintah. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memperkuat koperasi karena kami percaya, jika koperasi berkembang maka desa juga akan semakin maju dan kesejahteraan masyarakat pesisir akan meningkat,” pungkas Yanto. (F*)

Ket. Foto:

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, saat melakukan kunjungan kerja di Kawasan Teluk Ekas. (gb.1). Suasana Kampung Nelayan Merah Putih Teluk Ekas, Jerowaru, Lombok Timur. (Gb.2). (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Ketua Konferprov PWI NTB: Hindari Politik Uang, Biaya Pendaftaran Bukan Masalah

Mataram - Jangan rusak marwah organisasi wartawan tertua di republik ini hanya karena amplop. Jangan reduksi idealisme jurnalistik dengan harga tiket menuju kekuasaan. Begitu...

Pemprov NTB Tegaskan Pengadaan Sewa Kendaraan Listrik Sesuai Prosedur, Hormati Proses Hukum di Kejati

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait laporan masyarakat...

Pemprov NTB Gaspol Program Desa Berdaya 2026, 40 Desa Miskin Ekstrem Jadi Target Awal

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Program ini ditujukan untuk memberdayakan seluruh desa...

Rakor Tingkat Menteri, Nusron Wahid  Paparkan Roadmap Penetapan LSD di 2026

​Jakarta - Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai pengganti Perpres Nomor 59 Tahun...

Ketua Yayasan Agniya Pertanyakan Kewenangan SPPI Tutup SPPG Tanpa Persetujuan BGN

Lombok Barat – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Montong Are 2, yang jadi bagian dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), mendadak berhenti beroperasi tanpa...