Lombok Barat – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Montong Are 2yang jadi bagian dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG)mendadak berhenti beroperasi tanpa ada surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Penutupan itu disebut-sebut dilakukan sepihak oleh SPPI atau Kepala Dapurdan kini Yayasan Agniya Pagutan Timur sebagai mitra pelaksana program mempertanyakan dasar hukumnya.
“Pertanyaan sederhana sajasejauh itukah kewenangan SPPIhingga bisa menutup satuan layanan tanpa koordinasi dan persetujuan BGN?” ujar Ketua Yayasan AgniyaHariyantoM.H.kepada wartawanKamis (30/10/2025).
Menurut Hariyantopihaknya telah menyampaikan permohonan resmi kepada Kepala BGN RIterkait penggantian SPPI atau Kepala SPPG Montong Are 2. Langkah itu diambil setelah serangkaian persoalan yang dianggap mengganggu mutu layananbahkan berpotensi membahayakan penerima manfaat program MBG.
Dari hasil evaluasi internal Yayasan Agniyasejumlah catatan ditemukan dalam pelaksanaan di SPPG Montong Are 2. Beberapa di antaranya dinilai cukup fatal. Mulai dari penggunaan celana pendek saat bertugas menerima tamu dinaskurangnya kontrol kualitas bahan bakuhingga penggunaan daging ayam sisa dua hari sebelumnyadimana hasil uji labnya positif mengandung bakteri.
“Yang paling mengkhawatirkan itupenggunaan bahan makanan sisa dua hari sebelumnya untuk menu MBG. Padahalahli gizi sudah menyiapkan menu segar sesuai standar. Itu bisa berisiko bagi kesehatan anak-anak penerima manfaat,” jelas Hariyanto.
Selain ituKepala SPPG disebut tidak menyalurkan bantuan untuk kategori 3Bdengan alasan tidak ada food traypadahal data menunjukkan stok tray lebih dari cukup.
“Ini bukan cuma soal administrasitapi menyangkut hak penerima manfaat. Dana sudah cairtapi makanan tidak tersalurkan. Ini harus ditelusuri,” tegasnya.
Hariyanto juga menyoroti pola komunikasi yang kurang profesional. Sebagian besar koordinasi dilakukan lewat pesan WhatsApptanpa rapat atau laporan resmi.
“Akibatnya sering salah pahambahkan sampai penggunaan bahasa yang kurang pantas di grup kerja. Terakhirmalah ada pengumuman penutupan SPPGyang dikirim lewat WhatsApp tanpa sepengetahuan kami,” ujarnya kecewa.
Menurutnyatindakan menutup SPPG tanpa dasar dan tanpa seizin BGNdapat menimbulkan preseden buruk.
“SPPI bukan lembaga independenyang bisa menutup layanan begitu saja. Semua ada mekanisme dan harus melalui persetujuan BGN,” tandasnya.
Yayasan Agniya menegaskanpermohonan penggantian Kepala SPPG bukan didorong kepentingan pribaditapi demi menjaga mutu gizitransparansidan keamanan penerima manfaat.
“Kami justru ingin program MBG ini berjalan lebih baik. Jangan sampai karena satu orangkepercayaan masyarakat dan reputasi BGN ikut tercoreng,” ucap Hariyanto.
Ia berharap BGN RI segera turun tangan untuk meninjau langsung kondisi di lapangansekaligus memastikan pelayanan pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa gangguan.
“Yang paling pentingjangan sampai anak-anak penerima manfaat jadi korban dari kisruh administrasi. Tugas kita semua adalah menjaga agar program ini tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (F3)
Ket. Foto:
Ketua Yayasan AgniyaHariyantoM.H. (Ist)
