Perkuat Kepastian Hukum untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang

Jakarta – Memiliki rumah bukan hanya soal kenyamanantetapi tentang memastikan aset yang dimiliki punya landasan hukum yang kuat sehingga bisa tinggal dengan aman. Bagi masyarakat yang saat ini memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggalada langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanahyakni dengan mengubah status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

Perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang. Dengan status SHMpemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku haksebagaimana yang berlaku pada HGB.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Shamy Ardianmengajak masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan status HGB untuk memanfaatkan layanan perubahan hak ini.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meterbiasanya di komplekdi perumahanbisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian.

Menurutnyaproses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. “Persyaratannya gampang banget. Yang pertamalampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggalkeduaSPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunanartinya bukan tanah kosongdan terakhiryakni formulir perubahan hak dari kantor pertanahan,” jelas Shamy Ardian.

Selain prosesnya mudahbiaya yang dikenakan juga relatif terjangkau. “Perlu diketahuibiaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol.

Di tengah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas asetpeningkatan status HGB menjadi HM menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya memperkuat kepastian hukum atas tanahtetapi juga memastikan aset keluarga memiliki nilai perlindungan yang lebih tinggi untuk masa depan.

Saat prosesnya mudahbiayanya ringandan manfaatnya besarmengubah HGB menjadi SHM adalah keputusan yang layak segera diwujudkan. “Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranyakita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” terang Shamy Ardian. (*)

Ket. Foto:

Suasana pelayanan pertanahan di salah satu Kantor BPN. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Desentralisasi Transportasi di FORNAS VIII NTB: Kontingen Leluasa Pilih Opsi Mobilitas Sendiri

Mataram – Panitia Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil pendekatan strategis dalam pengelolaan transportasi. Hal ini untuk...

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada Rabu (14/10/2026), di...

Kunjungi Lima Tempat Ibadah di Mataram, Gus Miftah Gaungkan Pesan Kerukunan

Mataram - Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana KeagamaanKH Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftahdidampingi  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag)...

Fornas VIII Jadi Pemanasan Menuju PON 2028 

Mataram - Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII yang akan digelar pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025 dipastikan menjadi ajang pemanasan menjelang Pekan...

Tangani Kasus LCC, Kejati NTB Dinilai Arogan dan Tak Profesional

Jakarta - Sejumlah pihak mengkritisi cara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) dalam menangani dugaan perkara korupsi Lombok City Center (LCC).Betapa tidakKejati NTB...