Jakarta – Anggota DPR RI Komisi V Abdul Hadi dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok) menerima kunjungan konsultasi dari Pansus IV DPRD Provinsi NTB. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jasa Konstruksi. Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus IVHamdan Kasim.
Dalam pertemuan tersebutAbdul Hadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi yang diberikan. Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini juga menyampaikan harapannya agar penyusunan Perda Jasa Konstruksi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan regulasi yang efektif untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di NTB.
“Saya berharap Perda Jasa Konstruksi yang sedang disusun dapat memberikan kemudahan dalam pembangunan infrastruktur di NTB. Selain ituregulasi ini diharapkan mampu mengatur agar pelaksanaan proyek konstruksi dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja lokalsehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” ungkap Abdul Hadi di Ruang Panus B DPR RI (Kamis,09/01/2025).
Lebih lanjutAbdul Hadi juga menekankan pentingnya Perda ini untuk mengakomodir peran jasa konstruksi daerahtermasuk perusahaan jasa konstruksi lokalserta mengantisipasi dominasi pekerjaan infrastruktur oleh BUMN dan anak perusahaannya. Hal ini dinilai dapat memberikan peluang lebih besar bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan di daerah mereka sendiri.
Abdul Hadi juga menyoroti pentingnya adanya aturan yang jelas terkait sanksi. “Sanksi harus diterapkan tidak hanya kepada perusahaan jasa konstruksi yang melanggartetapi juga kepada pemerintah jika terjadi keterlambatan dalam proses penyelesaian pembayaran,” tegasnya.
Selain ituAbdul Hadi menginformasikan bahwa saat ini RUU revisi UU No. 2 Tahun 2017 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Long List 2025-2029. Dalam revisi tersebutterdapat wacana untuk memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan jasa konstruksi serta kemungkinan berdirinya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) secara independen.
Sebagai Anggota Komisi V DPR RIAbdul Hadi menyatakan kesiapan untuk mendukung proses penyusunan Perda tersebuttermasuk memberikan informasi dan konsultasi yang dibutuhkan. “Saya siap berkolaborasi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung program-program infrastruktur yang membawa kemajuan bagi NTB,” ungkap Politisi PKS asal Lombok ini.
Kunjungan ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat sinergi antara DPR RIDPRD Provinsi NTBdan Pemerintah Daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur di NTB berjalan sesuai harapan. Abdul Hadi berharap hasil dari Perda ini nantinya benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat NTBterutama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui sektor jasa konstruksi.
