Mataram – Serikat Tani Nelayan (STN) menegaskanbahwa perekonomian Indonesia kini digerogoti kaum “serakahnomics”. Istilah yang dipopulerkan Presiden Prabowo untuk menggambarkan situasi ketika kekayaan alam dan ruang hidup rakyat terkonsentrasi di tangan segelintir elitoligarkiperilaku korup dan kepentingan asing.
Peringatan ini disampaikan Ketua Umum PP STNAhmad Rifaidalam pidato pembukaan Kongres IX STN di Lapangan Desa KemitirKabupaten SemarangJawa Tengah.
Menurut Rifaiyang akrab disapa Paiasal Masbagik Lombok Timur , berbagai indikator ekonomi seperti kenaikan nilai tukar petani sebesar 13,54 persenpenurunan angka kemiskinan 0,10 persen memang tampak positif. Namun capaian itu belum terasa memberikan perubahan nyata bagi masyarakat desa.
“Data itu terlihat baiktetapi tidak menyentuh akar persoalan rakyat. Petani dan nelayan masih terancam kehilangan ruang hidupnya,” ujar Rifai dalam pidatonya pada Sabtu15 November 2025.
Ia menilaiini dampak serakahnomics. Dari meningkatnya eksploitasi sumber daya alamkepentingan modal asing dalam pengelolaan tanah dan perairanserta melebarnya kekuasaan elite terhadap komoditas pangan. Situasi tersebut membuat posisi petani dan nelayan semakin rentan.
“Sumber daya yang mestinya menjadi penopang hidup rakyat justru dikuasai segelintir orang,” katanya.
STN juga mencatat lonjakan konflik agraria yang mencapai 295 kasus sepanjang 2025dari sengketa dengan perusahaanhingga tumpang tindih administrasi pertanahan. Rifai menegaskan bahwa maraknya konflik menunjukkan buruknya tata kelola agraria dan minimnya keberpihakan negara.
Untuk keluar dari jebakan serakahnomicsSTN menyerukan perombakan menyeluruh terhadap sistem ekonomi-politik nasional. Rifai menekankan pentingnya memperkuat posisi rakyat melalui pelatihan komoditaspembenahan pascapanenstrategi tunda jualserta akses modal dan teknologi melalui kerja sama dengan bank-bank negara. Pemerintah harus hadir secara progresif untuk menghentikan perampasan tanah dan praktik korupsi yang bersifat struktural.
“Tanpa keberpihakan negarapetani dan nelayan akan terus tersisih di tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Menutup pidatonyaRifai mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan capaian ekonomi makro. Pemerintah harus memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan dasar rakyat. Kedaulatan pangan dan stabilitas hargayang merupakan pondasi utama bagi ekonomi nasional yang inklusif.
Jika ingin keadilan tumbuhmulailah dari desadari mereka yang menjaga pangan bangsatutupnya.
Ikut hadir dalam acara inidalam kesempatan itu Ir. Zulham S. KotoMBAPraktisi Perkebunan dan Industri Turunan PT AGRINAS; Elland Yupa SobhyattaAnalis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir; Ayi Firdaus mewakili Dirjen Perhutanan SosialKepala Sesi 1 Balai PS; serta Rudi RubijayaS.P.M.Sc.Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN. Acara ditutup dengan penanda tanganan komitmen bersama mengawal program kedaulatan pangan dan percepatan reformasi agraria. (F*)
Ket. Foto:
Foto bersama dalam kegiatan Kongres IX STN di Lapangan Desa KemitirKabupaten SemarangJawa Tengah. (Ist)
