Komisi V DPRD NTB Dorong Perbaikan Layanan RSUP : Hutang Hampir Tuntas, Pelayanan Harus Lebih Baik

Mataram – Komisi V DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas KesehatanDirektur RSUP NTBDirektur RS MandalikaRSJdan RSUD Manambai SumbawaSenin (14/7)untuk menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP terhadap RSUP NTB tahun 2024.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V TGH Patompo dan Sekretaris Komisi V Sitti Ari inimembahas temuan LHP BPKP mengenai utang RSUP NTB senilai Rp247,97 miliar. Namun dalam forum tersebutpihak RSUP menjelaskan bahwa sebagian besar temuan telah ditindaklanjuti.

“Alhamdulillahsetelah kami cermati dan diskusikanRSUP telah melakukan berbagai upaya maksimal. Dari total temuan Rp247,97 miliartelah diselesaikan lebih dari Rp200 miliar. Kini tinggal tersisa sekitar Rp48 miliar,” ungkap HM. Jamhuranggota Komisi V DPRD NTBsaat diwawancara .com usai kegiatan RDP.

Selain persoalan keuanganKomisi V juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik di rumah sakittermasuk persoalan pasien BPJSsistem rujukanserta layanan bank darah yang selama ini masih menjadi beban keluarga pasien.

“Ini masalah krusial. Kita tidak ingin keluarga pasien lagi-lagi harus direpotkan dengan urusan teknis seperti pengurusan darah. Itu seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pihak rumah sakit,” tegas Politisi PKB ini.

Ia menekankan agar seluruh rumah sakit milik pemerintah di NTBkhususnya RSUP NTB sebagai rujukan utamabenar-benar membenahi pelayanan dasar kepada masyarakat. “Kami di Komisi V akan terus mengawal agar pelayanan rumah sakit berjalan sebaik-baiknya. Jangan hanya fokus selesaikan temuan keuangantapi pelayanan ke pasien juga harus jadi prioritas utama,” tambahnya.

Menanggapi hal itupihak RSUP menyatakan kesiapan mereka untuk terus melakukan perbaikanbaik dari sisi tata kelola keuangan maupun pelayanan medis kepada masyarakat.

“Komisi V tidak hanya ingin menegurtapi kami hadir untuk memberi dukungan agar rumah sakit kita bisa lebih baik dan masyarakat merasa dilayani secara manusiawi,” tutup HM. Jamhur. (F3)

Ket. Foto :

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD NTB. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Menteri Nusron Ajak Pemda Percepat Sertipikasi Tanah Rumah Ibadah di NTT

Kupang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidmemastikan adanya percepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)....

Bupati LAZ  Tekankan Bantuan Baznas Harus Tepat Sasaran Agar Kemiskinan di Lobar Turun

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lobar distribusikan bantuan modal usaha dan gerobak produktif untuk masyarakat di...

Desentralisasi Transportasi di FORNAS VIII NTB: Kontingen Leluasa Pilih Opsi Mobilitas Sendiri

Mataram – Panitia Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil pendekatan strategis dalam pengelolaan transportasi. Hal ini untuk...

PLN dan Pemprov NTB Bahas Pengembangan Energi Terbarukan Menuju NTB Hijau 2050

Mataram — PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (PLN UIW NTB) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna membahas...

MTQ XXXI NTB Siap Memasuki Babak Final

Lombok Tengah – Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah resmi menuntaskan seluruh babak penyisihan pada...