Gubernur NTB Tegaskan Arah Pembangunan: Fokus Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Pariwisata Kelas Dunia

Mataram –  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H.L. Muhamad Iqbal, menegaskan tiga fokus utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Ketiga sektor tersebut menjadi bagian dari program strategis yang sejalan dengan visi “NTB Makmur dan Mendunia” serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam pidato kuncinya di acara puncak MusrenbangProv di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6), Gubernur Iqbal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penguatan pembangunan dari desa sebagai fondasi tahap pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah NTB 2025–2045.

“Karakter penting yang akan kita lakukan adalah penguatan koordinasi program dengan kabupaten/kota serta penguatan pembangunan dari desa,” tegas Gubernur.

Ia juga menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2029, dengan angka kemiskinan di bawah 10 persen, pertumbuhan ekonomi 9 persen, penurunan ketimpangan (gini ratio) ke angka 0,32 persen, peningkatan indeks pengembangan sumber daya manusia menjadi 0,60 persen, serta kualitas lingkungan hidup mencapai 77 persen.

Sektor ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dimulai dengan pembangunan silo berkapasitas 100.000 ton, logistik berbasis kapal tongkang, optimalisasi 10.000 hektare lahan, revitalisasi irigasi di 40.000 hektare serta penguatan budidaya perikanan.

Sementara di sektor pariwisata, Pemprov NTB telah meningkatkan konektivitas udara melalui pembukaan rute baru, penyediaan pesawat amfibi, serta dua jalur kapal cepat. Pembangunan infrastruktur jalan antar destinasi dan potensi wisata berbasis event (MICE) juga terus dikembangkan.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui instrumen reses anggota dewan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan.

“Pokok-pokok pikiran DPRD meliputi akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem agromaritim, dan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard, yang turut hadir, menyebut kondisi ekonomi NTB dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Sebagai respons, pemerintah pusat mendorong pembangunan aglomerasi industri di Sumbawa Barat, kawasan sentra perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan, dan penataan kota.

“NTB memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pertanian nasional dan destinasi wisata unggulan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran. (F3)

Ket. Foto:

Foto bersama seluruh peserta dalam Musrembang Provinsi NTB 2025-2045. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Inspektorat Lombok Barat Luncurkan “Jumat Kita” untuk Perkuat Kualitas APIP

Lombok Barat - Inspektorat Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Kajian Umum Inspektorat untuk Tingkatkan APIP (Jumat Kita) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Aparat...

Tutup 2025, Polda NTB Musnahkan Barang Bukti Narkotika 

Mataram - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menutup rangkaian kinerja sepanjang tahun ini  dengan memusnahkan berbagai barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus 2025. Pemusnahan...

Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy: Setiap Anak Indonesia Berhak atas Pendidikan yang Layak

​Kalimantan Selatan - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga...

Peleburan Dinas Perempuan dan Anak NTB Tuai Penolakan: Aliansi Perempuan Soroti Risiko Pelemahan Layanan Publik

Mataram - Rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)...

DPRD NTB Setujui Perda Perampingan OPD:  Strategis Menuju Birokrasi Efisien dan Pelayanan Publik Berkualitas

Mataram - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor...