Mataram – Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaProf Dr H Muhammad Tito Karnavian menyoroti pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang turun dengan meminta relaksasi ekspor tambang dan mendorong Pemprov memacu sektor pariwisatapertanian dan perikanan. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) di Hotel Lombok Raya MataramRabu (04/06).
“Ketergantungan NTB pada ekspor tambang berdampak pada kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Kalau ada beberapa daerah maka berpengaruh pada angka pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Mendagri Tito.
Mendagri menekankan pentingnya angka pertumbuhan untuk memetakan kesejahteraan masyarakat secara kuantitas. Dalam jangka panjanglanjutnyasektor lain harus mulai dimaksimalkan.
Angka lain yang perlu diperhatikan adalah inflasi dan harga komoditas pokok karena terkait dengan biaya hidup dan pengeluaran masyarakat sehingga prioritas kebijakan adalah menjaga harga barang dan jasa terjangkau serta memastikan ketersediaan lapangan kerja.
Dalam pemaparannyaMendagri juga menekankan kewajiban pemerintah provinsi melaksanakan program strategis dan proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)Tiga Juta RumahSekolah Rakyatpembentukan Koperasi Merah Putih dan lainnya serta koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/ kota yang dijamin pula oleh peraturan pemerintah RI yang berlaku.
Sementara ituGubernur NTBDr. H. Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya mengatakantantangan NTB dalam memacu pertumbuhan ekonomi memang terkait dengan ketergantungan yang masih sangat tinggi pada sektor tambang.
“Harapan kami dapat melakukan diversifikasi sehingga kontribusi tambang dapat kita perkecil,” ujar Miq Iqbal sapaan akrabnya.
Ditambahkannyameski kontribusi sektor tambang besar namun multiplier effect nya relatif kecil dibandingkan sektor pariwisata sehingga sektor pariwisata masih akan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi NTB.
(F3)
Ket. Foto:
Menteri Dalam Negeri Repubik IndonesiaProf Dr H Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Provinsi NTB. (Ist)
