Mataram – Fraksi Golkar DPRD NTB menyoroti belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Banyak anggaran yang nilainya membengkak, tidak produktif dan terkesan dipaksakan.
Eksekutif didesak untuk segera melakukan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
Anggota DPRD NTB sekaligus Bendahara Fraksi Golkar, Megawati Lestari, mengungkapkan bahwa salah satu pengeluaran yang mengalami lonjakan signifikan adalah belanja perjalanan dinas, yang bertambah Rp 20,8 miliar dibanding tahun sebelumnya.
"Bayangkan, perjalanan dinas saja ada penambahan Rp 20,8 miliar. Ini harus dievaluasi," ungkapnya, Selasa, (4/2).
Megawati menegaskan, bahwa dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar perjalanan dinas dikurangi hingga 50 persen demi efisiensi anggaran.
Selain perjalanan dinas, belanja jasa kantor juga mengalami kenaikan sebesar Rp 20,12 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 313,4 miliar.
"Sebagian besar dana ini digunakan untuk pembayaran honorarium," tutur Mega.
Di sisi lain, anggaran yang menyentuh masyarakat justru mengalami pemangkasan drastis. Belanja barang untuk masyarakat yang sebelumnya Rp 935 miliar kini turun menjadi hanya Rp 440 miliar.
Mega juga mengungkapkan adanya hibah sebesar Rp 30 miliar ke KORMI NTB, sementara belanja sosial yang tahun lalu mencapai Rp 7,78 miliar, justru turun drastis menjadi Rp 454,5 juta.
"Anggaran untuk masyarakat malah dikurangi, sementara belanja yang tidak produktif justru meningkat. Ini yang harus kita koreksi," tegas Mega.
Jika efisiensi dilakukan sesuai Inpres 1/2025, Mega memperkirakan Pemprov NTB bisa menghemat Rp 168,17 miliar dari berbagai pos belanja yang tidak langsung terkait dengan pelayanan publik.
Sumber penghematan utama yaitu belanja ATK, makanan, dan minuman rapat bisa dipangkas dari Rp 62,57 miliar menjadi Rp 31,28 miliar.
Selanjutnya, honorarium kegiatan dan jasa profesi dapat dikurangi dari Rp 48,26 miliar menjadi Rp 24,13 miliar. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan berpotensi turun dari Rp 10,78 miliar menjadi Rp 5,39 miliar.
"Perjalanan dinas bisa ditekan dari Rp 149,84 miliar menjadi Rp 74,92 miliar," papar Mega.
Untuk belanja modal, termasuk kendaraan dinas dan alat rumah tangga dapat dipangkas dari Rp 45,16 miliar menjadi Rp 22,58 miliar.
"Dengan efisiensi tersebut, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk belanja non-prioritas bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," tutur Mega.
Mega akan menyampaikan rekomendasi efisiensi ini kepada Gubernur NTB terpilih, agar selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo dalam mengelola keuangan daerah secara lebih bijak.
"Ini demi menjalankan visi besar Presiden Prabowo. Kita ingin efisiensi ini benar-benar diterapkan di NTB," ujarnya.
Dengan adanya instruksi tegas dari pemerintah pusat dan potensi penghematan anggaran yang signifikan, kini bola ada di tangan Pemprov NTB.
"Apakah efisiensi ini akan direalisasikan atau justru dibiarkan membengkak," tandasnya. (F3)
Ket. Foto:
Bendahara Fraksi Golkar DPRD NTB, Megawati Lestari. (Ist)
