Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggelar Rapat Koordinasi Kependudukan tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 8 Mei 2025 dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha, Anggota DPRD Lobar H. Beny Basuki, Asisten I Setda Lobar Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Dukcapil H. Saeful Ahkam, Sejumlah Kepala OPD, Operator Adminduk Desa, Operator Adminduk rumah sakit dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha atau yang lebih dikenal dengan Ummi Nurul Adha mengatakan rakor Adminduk ini sangat penting karena membahas tentang berbagai kendala dan solusi dalam persoalan Adminduk. Ia mengatakan data Adminduk ini sangat penting karena merupakan modal dasar dalam mengambil kebijakan kebijakan nasional dan daerah terkait berbagai sektor dan persoalan yang ada.
"Karenanya mari kita benar benar dalam menyelesaikan data Adminduk ini. Karena tertib Adminduk adalah modal dasar untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Lombok Barat juga mengapresiasi langkah langkah yang dilakukan oleh dinas dukcapil dalam menyelesaikan data Adminduk. Menurutnya langkah Dukcapil melalui kemitraan dengan desa melalui kios adminduk ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus adminduk. Terobosan terobosan seperti ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat.
"Tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tertib adminduk. Kami apresiasi langkah langkah yang dilakukan oleh dukcapil," ujarnya.
Ummi Nurul Adha mengatakan data Adminduk ini merupakan data dasar satu data Lombok Barat. Berbagai kebijakan seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan intervensi kemiskinan dibutuhkan data Adminduk yang akurat. Sehingga langkah langkah dukcapil untuk memperbaiki data Adminduk melalui pembuatan SOP dan pelayanan yang maksimal sangat penting untuk Lombok Barat kedepan.
Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Saeful Ahkam dalam laporannya mengatakan rapat koordinasi Kependudukan ini dilaksanakan setiap tahun. Namun di tahun 2024 lalu tidak dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran dan ada agenda politik nasional sehingga pihaknya menghindari adanya kegiatan yang bersifat pengumpulan masa. Ia mengatakan jumlah penduduk Lombok Barat 762.757 jiwa per April 2025. Sementara wajib KTP sebesar 536.489 jiwa. Dalam kesempatan ini ia juga melaporkan jumlah operator Kios Adminduk desa sebanyak 90 desa yang semestinya 104 desa dimana sisanya perlu ada advokasi lebih lanjut agar lebih aktif lagi.
"Selain itu kita juga memiliki operator Adminduk di 7 puskesmas dari 21 puskesmas dan 3 rumah sakit yaitu RSUD Tripat, RSUD Awet muda dan Rumah Sakit Mitra Medika. Ini semua sangat membantu kami dalam pendataan Adminduk," ujarnya.
Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan bagi Kios Adminduk terbaik di 3 desa dan rumah sakit. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. (F2)
Ket. Foto:
(Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha (dua dari kiri) Anggota DPRD Lobar H. Beny Basuki (tiga dari kiri), Asisten I Setda Lobar Fauzan Husniadi (paling kiri), Kepala Dinas Dukcapil H. Saeful Ahkam (paling kanan). (Ist)
