Jakarta – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)Mardani Ali Seramempertanyakan kesiapan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menangani persoalan pertanahan pascabencana di wilayah Sumatera UtaraSumatera Baratdan Aceh.
Hal tersebut disampaikan Mardani dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama para mitra kerjatermasuk Kementerian ATR/BPNyang digelar di Gedung Nusantara DPR RIJakartaSenin (19/01/2026).
Dalam forum tersebutMardani menyoroti kebutuhan anggaran untuk pemulihan hak-hak pertanahan masyarakat terdampak bencanakhususnya terkait pemindahan hak dan pemecahan sertipikat tanah.
“Untuk ATR/BPNfokus saya itutermasuk tolong disampaikan urusan anggaran ada atau tidak di ATR/BPN untuk urusan pemindahan hak termasuk pemecahan detail sertipikat untuk korban terdampak bencana,” ujar Mardani.
Ia menilai wilayah AcehSumatera Utaradan Sumatera Barat memerlukan perhatian khusus mengingat besarnya skala pekerjaan yang harus dilakukan pascabencana. Mardani pun meminta agar potensi kendalaterutama yang berkaitan dengan anggarandisampaikan secara terbuka kepada DPR.
“Tolong didetailkan Pak Menteritermasuk kalau ada hambatan anggarannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebutMenteri ATR/Kepala BPNNusron Wahidmemastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menjadi penghambat utama dalam penanganan persoalan pertanahan pascabencana. Ia menyebutkebutuhan biaya dapat diatasi melalui penyesuaian dan realokasi anggaran internal kementerian.
“Soal biaya no issueitu bisa kita realokasi dari biaya yang lainnanti tinggal refocusing,” kata Nusron.
Meski demikianNusron mengakui bahwa tantangan terbesar justru terletak pada aspek teknis pertanahan. Ia menjelaskandata pertanahan yang diterbitkan setelah tahun 1997 relatif terdokumentasi dengan baik. Namunpersoalan muncul pada tanah yang sertipikat nya terbit sebelum tahun tersebut atau tanah yang belum terdaftartermasuk tanah adat dan tanah dengan alas hak lama.
“Kalau soal masalah tanah terdampaktantangan paling berat adalah merekonstruksi data karena warkah nya hilangpetanya hilangkemudian fisiknya berubahtapal batasnya juga berubah. Ini yang agak berat di situ,” ungkap Nusron.
Raker dan RDP tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Menteri Nusron didampingi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh; Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq; Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus; serta Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto. (*)
Ket. Foto:
Menteri ATR/BPNNusron Wahid memberikan penjelasan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPRD RI. (Ist)
