Mataram – Kuasa hukum terdakwa Ipda I Gede Aris Chandra Widianto, dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi di Gili TrawanganI Gusti Lanang BratasutaS.H.M.H.menilai banyak kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat kliennya tersebut. Ia menyebutpenetapan tersangka hingga hasil sidang etik Polri terhadap Aris Chandrasarat dengan pelanggaran prosedur dan kekeliruan hukum.
“Sejak awal kami melihat ada banyak hal yang tidak sesuai prosedur. Bahkanpasal yang digunakan untuk menangkap dan menahan klien kami Pasal 359 KUHP hilang dari berkas ketika perkara dilimpahkan ke jaksa,” ujar Bratasuta kepada awak mediaJumat(31/10/25)di Mataram.
Menurut Bratasutahal itu bukan hanya persoalan teknistapi berpotensi melanggar hak asasi manusia. “Orang bisa ditahan karena pasal yang tidak lagi ada di berkas? Ini kan janggal. Kami akan pertanyakan hal itu secara hukum,” tegasnya.
Tak hanya soal pidanakuasa hukum juga menyoroti putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP)yang menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada kliennya.
Bratasuta menegaskansidang etik hingga bandingnya cacat hukum secara formilkarena ketua komisi yang memimpin sidangtelah tidak lagi menjabat di posisi semula saat sidang banding digelar.
“Ketua komisi banding saat itu sudah dimutasi menjadi pejabat di Lemdiklat Polritapi tetap memimpin sidang banding di Polda NTB. Ini jelas melanggar aturan formal dan membuat putusan itu tidak sah,” ungkapnya.
Atas dasar itupihaknya sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Kapolripun menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)untuk menguji keabsahan keputusan PTDH tersebut.
Bratasuta juga menyoroti pemberitaan publikyang menurutnya menggiring opini seolah Aris Chandra dan rekan-rekannyaberpesta narkoba dan minum minuman keras sebelum kejadian. Padahalhasil laboratorium menyatakan kliennya negatif narkoba dan alkohol.
“Hasil tes urinedarahdan rambut klien kami semuanya negatif. Tapi fakta ini tidak pernah disampaikan ke publik. Yang muncul justru berita seolah mereka berpesta narkoba,” ujarnya.
Ia menilai penyidik dan pihak etik tidak cermat menilai alat buktitermasuk tidak melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium dalam berkas perkara. “Ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” ucapnya.
Dalam sidang perdana di PN MataramSenin (27/10)jaksa menuding Aris Chandra ikut dalam penganiayaan terhadap korban. Namunmenurut kuasa hukumbukti-bukti menunjukkan sebaliknya.
“Klien kami keluar dari vila pukul 20.00 Witadan peristiwa tenggelamnya korban baru terjadi sekitar pukul 21.18 Wita. Ada rekaman CCTV yang membuktikan hal itu,” jelas Bratasuta.
Selain ituhasil video call antara AKP Rayendra dan korban menggunakan handphone milik Ipda Arisyang sempat direkam sebelum kejadian juga disebut memperkuat jika Ipda Aris tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi.
Bratasuta menegaskanjika pihaknya akan menyampaikan eksepsi atau bantahan resmi terhadap dakwaan jaksa pada sidang berikutnyaSenin (3/11/2025).
“Kami menolak dakwaan yang menuduh klien kami melakukan penganiayaan. Banyak fakta yang belum terbukadan kami siap buktikan semuanya di pengadilan,” ujarnya tegas.
Kuasa hukum juga menegaskanIpda Aris Chandra telah mengabdi lebih dari 15 tahun di kepolisiandan memiliki istri serta tiga anak kecilyang kini terdampak berat oleh proses hukum yang dihadapinya.
“Klien kami bukan hanya polisitapi juga ayah dan kepala keluarga. Kami ingin keadilan ditegakkantanpa mengorbankan martabat seseorang,” tutup Bratasuta.
Ia juga berharap media dapat membantu menyajikan pemberitaan yang berimbang. “Peran media sangat penting. Kami mohon agar informasi yang disampaikan objektifagar publik tidak terjebak dalam opini yang belum tentu benar,” harap Bratasuta. (F3)
Ket. Foto:
Kuasa hukum terdakwa Ipda I Gede Aris Chandra WidiantoBrigadir Nurhadi di Gili TrawanganI Gusti Lanang BratasutaS.H.M.H.()
