Komisi III DPRD NTB Harap Direksi Baru GNE Mampu Urai Masalah Lama dan Genjot Deviden

Mataram – Sebanyak 12 nama calon pengurus PT. Gerbang NTB Emas (GNE) resmi diserahkan tim panitia seleksi (pansel) kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Proses ini menjadi momentum penting bagi pembenahan badan usaha milik daerah tersebut yang selama ini dinilai belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Ketua Komisi III DPRD NTBSambirang Ahmadimenegaskan harapan besar legislatif agar jajaran direksi yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kapasitaspengalamandan semangat kuat dalam mengelola perusahaan.

“Kami berharap mereka yang terpilih punya passion dan basic pengalaman yang mumpuni untuk memaksimalkan GNE sebagai instrumen pembangunan daerah,” ujar politisi PKS tersebut  kepada wartawanSenin (23/2) di Kantor DPRD NTB.

Menurutnyakehadiran kepengurusan baru diharapkan mampu mengurai berbagai persoalan yang selama ini membelit perusahaan. Ia mengakuiGNE sempat menghadapi sejumlah kendalatermasuk persoalan tata kelola dan kewajiban keuangan.

“Selama ini GNE ada masalah. Mudah-mudahan dengan kepengurusan barubenang kusut yang melilit bisa terurai,” harapnya.

Terkait arah lini bisnis ke depanSambirang menyebut hal itu akan sangat bergantung pada arahan Gubernur NTB. Ia mengungkapkansebelumnya Gubernur mengarahkan agar GNE fokus pada sektor material konstruksi sebagai core business yang dikuasai.

“Soal bisnis nanti kita lihat. Jika arahan gubernur diminta fokus pada satu bisnis yang dikuasaitentu itu yang harus dimaksimalkan,” jelasnya.

Sambirang juga meluruskan isu yang menyebut deviden GNE bernilai nol rupiah. Ia menegaskandeviden sebenarnya tidak dapat diserahkan karena perusahaan belum dapat menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akibat rekening yang terblokir.

“Bukan nol. Deviden tidak bisa diserahkan karena tidak bisa RUPS. Terblokir karena belum bayar pajak. Itu utang lama yang turun-temurun,” ungkapnya.

Untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaanGubernur NTB telah menyuntikkan dana sebesar Rp8 miliar. Langkah ini dilakukan agar GNE dapat memenuhi kewajiban dan segera menggelar RUPS.

Sebagai perseroan daerah (Perseroda) dengan kepemilikan saham 100 persen oleh Pemerintah Provinsi NTBGNE diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Sambirang menyebutdalam kondisi operasional normalperusahaan ini bahkan berpotensi menghasilkan sekitar Rp300 juta per bulan.

Dengan restrukturisasi manajemen dan penguatan bisnis yang lebih fokusDPRD NTB berharap GNE tidak lagi tersandera persoalan lamamelainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah.

“Ke depandeviden harus tetap bisa diserahkan. Itu yang menjadi harapan kami,” pungkasnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua Komisi III DPRD NTBSambirang Ahmadi saat diwawancara usai Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD NTB. (/fit)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Gubernur NTB Tegaskan Arah Pembangunan: Fokus Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Pariwisata Kelas Dunia

Mataram -  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)Dr. H.L. Muhamad Iqbalmenegaskan tiga fokus utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) NTByaitu pengentasan kemiskinanpenguatan...

Pembina Fortal M. Sawaludin Berbagi Berkah Ramadhan dengan Pengurus dan Anggota

Lombok Barat - Bulan suci Ramadan menjadi momentum berbagi kebahagiaan dan mempererat tali silaturahmi. Pembina Forum Wartawan Lombok (Fortal)M. Sawaludinmenunjukkan kepeduliannya dengan memberikan parsel...

Merchandise Veda Ega Pratama dan Marc Marquez Diminati Pengunjung MotoGP Mandalika 2026

Lombok Tengah  – Gelaran MotoGP Mandalika 2026 membawa peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan merchandise bagi para...

Wakaf Hutan Jadi Upaya Kolaborasi StrategisLintas Sektor untuk Aksi Pelestarian Bumi

Jakarta (22 April 2025) - Potensi umat dan institusi keagamaan untuk pelestarian lingkungan berkelanjutan terus dioptimalkan pemerintah melalui salah satu Asta Program Prioritas Kementerian...

Wacana Pergub Kekerasan Seksual Ponpes Disebut Insinuatif dan Stereotip

Mataram - Wacana pimpinan DPRD NTB mendorong penerbitan Pergub Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di Ponpes mendapat penentangan dari Anggota DPRD NTB, M....