Pemprov NTB Tegaskan MBG Jadi Penggerak Gizi dan Ekonomi Rakyat

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Hal itu disampaikan Sekda NTB, Abul Chair, saat menghadiri rapat koordinasi penguatan rantai pasok, keamanan pangan, dan kepatuhan SOP Program MBG di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5).

rapat koordinasi penguatan rantai pasok, keamanan pangan, dan kepatuhan SOP Program MBG di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5).

Menurut Abul Chair, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga distribusi lokal.

“Program ini memiliki efek ganda, yakni meningkatkan kualitas SDM sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat,” ujarnya.

Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat memiliki 842 SPPG dengan 733 unit aktif, melibatkan lebih dari 4.300 supplier lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.

Sekda NTB menegaskan tiga fokus utama program, yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap SOP.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, mengatakan MBG difokuskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Ia menegaskan supplier lokal harus menjadi prioritas agar manfaat ekonomi program tidak keluar daerah.

Di NTB, program MBG tercatat memiliki 853 SPPG terverifikasi dengan 828 unit operasional dan menyerap lebih dari 40.117 tenaga kerja. Program tersebut juga melibatkan sekitar 4.457 supplier yang didominasi UMKM, koperasi, dan BUMDes.

Sony menyebut pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 40.100 orang.

“MBG adalah penggerak ekonomi kerakyatan sehingga seluruh pihak harus memahami dampak besar program ini bagi masyarakat,” pungkasnya. (F*)

Ket. Foto: 

Kegiatan rapat koordinasi penguatan rantai pasok, keamanan pangan, dan kepatuhan SOP Program MBG di Hotel Lombok Raya. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

UT Mataram Gelar Wisuda Periode I Tahun 2025, Cetak Lulusan Berdaya Saing untuk Pembangunan NTB

Mataram - Universitas Terbuka (UT) Mataram menggelar wisuda periode I tahun 2025, yang diikuti oleh 392 orang peserta seluruh program studi (prodi), bertempat di...

NTB Jadi Provinsi Pertama Teken MoU Blue Economy dengan KKP RI

Jakarta – Langkah proaktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat membuahkan hasil strategis. NTB resmi menjadi provinsi pertama...

Tantangan Kebebasan Pers di Era Algoritme Digital

Oleh: Abdul Rasyid Zaenal │SETIAP tahun, Hari Pers Nasional (HPN) menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran pers dalam kehidupan demokrasi.Pada 2026 ini, refleksi...

Jaga Keamanan Perairan, Polda NTB Gencarkan Patroli Kawasan Pesisir

Mataram – Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB), Direktorat Polairud Polda NTB menggelar Patroli Kawasan Pesisir, Minggu...

Pembina Fortal M. Sawaludin Berbagi Berkah Ramadhan dengan Pengurus dan Anggota

Lombok Barat - Bulan suci Ramadan menjadi momentum berbagi kebahagiaan dan mempererat tali silaturahmi. Pembina Forum Wartawan Lombok (Fortal), M. Sawaludin, menunjukkan kepeduliannya dengan...