Pemprov NTB Tegaskan MBG Jadi Penggerak Gizi dan Ekonomi Rakyat

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Hal itu disampaikan Sekda NTB, Abul Chair, saat menghadiri rapat koordinasi penguatan rantai pasok, keamanan pangan, dan kepatuhan SOP Program MBG di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5).

rapat koordinasi penguatan rantai pasok, keamanan pangan, dan kepatuhan SOP Program MBG di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5).

Menurut Abul Chair, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga distribusi lokal.

“Program ini memiliki efek ganda, yakni meningkatkan kualitas SDM sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat,” ujarnya.

Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat memiliki 842 SPPG dengan 733 unit aktif, melibatkan lebih dari 4.300 supplier lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.

Sekda NTB menegaskan tiga fokus utama program, yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap SOP.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, mengatakan MBG difokuskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Ia menegaskan supplier lokal harus menjadi prioritas agar manfaat ekonomi program tidak keluar daerah.

Di NTB, program MBG tercatat memiliki 853 SPPG terverifikasi dengan 828 unit operasional dan menyerap lebih dari 40.117 tenaga kerja. Program tersebut juga melibatkan sekitar 4.457 supplier yang didominasi UMKM, koperasi, dan BUMDes.

Sony menyebut pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 40.100 orang.

“MBG adalah penggerak ekonomi kerakyatan sehingga seluruh pihak harus memahami dampak besar program ini bagi masyarakat,” pungkasnya. (F*)

Ket. Foto: 

Kegiatan rapat koordinasi penguatan rantai pasok, keamanan pangan, dan kepatuhan SOP Program MBG di Hotel Lombok Raya. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Yayasan Bisa Miliki SHM, Menteri Nusron Imbau Organisasi Keagamaan Tertibkan Aset Pesantren

​Serang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau organisasi keagamaan untuk memanfaatkan skema penetapan yayasan sebagai subjek hukum...

Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha  Lakukan Sidak, Minta RSUD Tripat  Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bawah kepemimpinan Bupati Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, terus bergerak cepat dalam...

Pasca Insiden Kecelakaan, TNGR Siapkan Langkah Konkret Perbaiki Layanan dan Tata Kelola Pendakian Rinjani

Mataram -  Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi sorotan pasca insiden kecelakaan di Gunung Rinjani yang menewaskan seorang pendaki adalah Brasil beberapa waktu lalu Dalam...

TGH. Najamudin Nilai Kepemimpinan Gubernur Iqbal Mainkan Politik Belah Bambu

Mataram - Anggota DPRD NTB Periode 2014-2024, TGH Najamudin Mustafa menilai Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah memainkan politik belah bambu dan adu domba....

Gubernur NTB Kutuk Kekerasan Seksual di Lombok Timur, Tegaskan Pesantren Tak Boleh Distigma

Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengutuk keras dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dua santriwati yang diduga dilakukan oleh pimpinan...