Lombok Barat – Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, menyoroti minimnya alokasi anggaran bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam mendukung penanganan bencana di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Workshop Sosialisasi SOP dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencarian dan Pertolongan di Lombok Barat, Senin (14/07/2025).
Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyebut bahwa dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, permintaan Basarnas hanya sekitar Rp2,3 triliun. Angka tersebut dinilai terlalu kecil mengingat luasnya wilayah Indonesia serta tingginya potensi dan frekuensi bencana alam yang terjadi setiap tahun.
“Dari Rp3.000 triliun itu, Basarnas hanya minta sekitar Rp2,3 triliun. Itu pun baru dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya. Sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan,” ungkap Abdul Hadi di hadapan peserta workshop.
Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyinggung keterbatasan personel SAR di wilayah Nusa Tenggara Barat yang hanya berjumlah sekitar 130 orang dan harus mencakup 10 kabupaten/kota. Dengan jumlah tersebut, kata dia, mustahil operasi SAR dapat dilakukan secara maksimal tanpa dukungan lintas sektor dan peran aktif masyarakat.
“Kalau dibagi rata, tiap kabupaten hanya dapat 13 personel. Sangat minim. Karena itu, kita harus bersinergi dengan TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan terutama masyarakat,” tambahnya.
Abdul Hadi menegaskan bahwa masyarakat merupakan ujung tombak dalam penanggulangan bencana. Ia mendorong agar pelatihan dan pemberdayaan masyarakat terus diperluas, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti kawasan pegunungan dan pesisir. Salah satunya dengan melatih porter dan warga lokal agar memiliki keterampilan dasar penyelamatan.
“Porter di gunung misalnya, mereka sudah punya fisik kuat, tinggal diberi pelatihan SAR agar bisa turut membantu saat kondisi darurat,” ujarnya.
Selain mendorong pelatihan teknis, Abdul Hadi juga menekankan pentingnya peningkatan aspek fisik dan mental para personel. Ia mengapresiasi dedikasi para anggota SAR dan menilai bahwa kesiapan fisik harus didukung dengan pelatihan berkelanjutan.
Mengakhiri sambutannya, Abdul Hadi menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan anggaran SAR di DPR RI. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan sistem penanggulangan bencana berjalan optimal.
“Kami di Komisi V akan berupaya memperbesar alokasi anggaran SAR pada tahun 2026. Karena menyelamatkan nyawa harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
Workshop tersebut diikuti oleh berbagai instansi dan masyarakat relawan, serta menghadirkan instruktur profesional dalam bidang pencarian dan pertolongan. Acara resmi dibuka dengan pembacaan basmalah oleh Abdul Hadi.
