Jakarta – Langkah proaktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat membuahkan hasil strategis. NTB resmi menjadi provinsi pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang menjalin Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI guna mempercepat implementasi pembangunan kelautan dan perikanan berbasis Blue Economy.
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Kelautan dan PerikananJakartaKamis (2/7/2026). Momentum ini menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang bergerak cepat dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memilih membangun pola hubungan yang lebih aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Menurutnyapemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program turun dari pusattetapi harus mampu membangun komunikasi yang intensifmenyamakan visidan menghadirkan kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluangmembangun komunikasi yang kuatdan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Miq Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Pengalaman Gubernur sebagai diplomat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi antarlembagasehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak berhenti pada koordinasi administratiftetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat lahirnya berbagai program pembangunan bagi NTB.
Bagi Pemerintah Provinsi NTBdiplomasi bukan semata membangun relasimelainkan instrumen untuk membuka ruang kolaborasimempercepat sinkronisasi kebijakandan menarik lebih banyak program strategis nasional agar dapat diimplementasikan di daerah secara lebih cepattepat sasarandan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dirancang untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis. Program tersebut meliputi sinkronisasi penataan ruang lautpenguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutanhilirisasi dan pemasaran hasil perikananpengawasan sumber daya kelautanhingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Kesepakatan ini juga akan memperkuat integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut. Dengan sinkronisasi tersebutpembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarahmemberikan kepastian bagi investasiserta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Manfaat dari kerja sama ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh nelayanpembudidaya ikanpelaku usaha perikanandan masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitaspenguatan hilirisasiperluasan akses pasarserta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif. Pendekatan ekonomi biru yang menjadi dasar kerja sama juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya kelautan.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan KKP RI pada kesempatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun secara baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat hadirnya kebijakan nasional di daerah. Bagi Pemerintah Provinsi NTBsetiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakatbukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani.
Melalui diplomasi antarlembaga yang dibangun secara profesional dan berorientasi pada hasilPemerintah Provinsi NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan lebih banyak program strategis bagi daerah. Nota Kesepakatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi bukti bahwa komunikasi yang efektif mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayanpenguatan ekonomi maritimdan percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(Kominfotik)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. (Ist)
