Wamen Ossy Soroti Pentingnya Komitmen dalam Pelayanan Publik di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN)Ossy Dermawanmenekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat. Dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera UtaraKamis (02/04/2026)Wamen Ossy mengingatkan jajaran agar menjadikan pelayanan publik ini sebagai prioritas utama.

“Awal dari pelayanan yang baik harus dimulai dari komitmen bersama. Kita tidak bisa lagi menganggap rakyat itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Artinyasifat melayani kita harus lebih besar kepada masyarakat karena mereka berhak mendapatkan pelayanan terbaik,” ucap Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran di Aula Adhiguna Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara.

Wamen Ossy menegaskanpelayanan pertanahan harus diberikan secara maksimal dan terbaik kepada masyarakatmengingat sekitar 80% tugas pokok Kementerian ATR/BPN berfokus pada pelayanan publik. Dengan pelayanan yang optimalkinerja Kementerian ATR/BPN dinilai dapat memenuhi harapan dan memuaskan kebutuhan kepada masyarakat.

“Perubahan mindset ini sudah bisa kita lihat dan rasakan bersamatermasuk dalam bagaimana wajah Kementerian ATR/BPN saat ini. BahkanDPR RI turut memberikan apresiasi terhadap pelayanan di Kantor Pertanahan yang dinilai jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya,” ucap Wamen ATR/Waka BPNyang hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Penataan AgrariaEmbun Sari.

Dari segi kualitas pelayanan publikKanwil BPN Sumatera Utara meraih posisi Terbaik III secara nasional dalam kategori Pembina Pelayanan Publik. Hal itu menunjukkan kuatnya komitmen jajaran dalam mewujudkan kepuasan masyarakat.

Pada aspek Zona Integritassebanyak empat Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah Sumatera Utara berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)yaitu Kantah Kota Medan; Kabupaten Langkat; Kabupaten Tebing Tinggidan Kabupaten Sibolga. Selain ituenam Kantah juga berhasil meraih predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB)yaitu Kantah Kabupaten Langkat; Kabupaten Tebing Tinggi; Kabupaten Serdang Bedagai; Kabupaten Tanjung BalaiKabupaten Sibolga; dan Kabupaten Binjai.

Dalam laporannyaKepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera UtaraSri Pranotomengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai upayatermasuk memperkuat kinerja seluruh jajaran agar mampu memberikan pelayanan yang semakin cepattepatdan profesional di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

“Di Sumatera Utara inikami terus mendorong seluruh Kantah untuk bekerja dengan tagline kami‘Kerja TuntasIkhlasdan Berkualitas’. Sehubungan dengan itukiranya arahan Bapak Wamen menjadi motivasi langsung agar seluruh jajaran kami semakin fokus dan bekerja tuntasjuga menghasilkan pekerjaan yang berdampak nyata dan pastinya menuju lebih baik lagi,” pungkas Sri Pranoto.

Pada kunjungan perdananya ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara iniWamen Ossy melakukan room tour dan menyapa langsung seluruh staf di masing-masing bidang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan kerja sekaligus membangun kedekatan dengan jajaran pegawai. (*)

Ket. Foto: 

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN)Ossy Dermawan. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Bank NTB Syariah dan Pemda KLU Jalin Kerjasama Tanggungan  Pinjaman Bagi Hasil untuk Masyarakat

Lombok Utara – Bank NTB Syariah dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)...

Bank NTB Syariah Didorong Jadi Holding Keuangan Utama Pemprov NTB

Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Bank NTB di masa depan dapat menjadi satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan....

Pemerintah Kuasai Kembali 4,09 Juta Hektare Kawasan Hutan

Jakarta — Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan menyelamatkan aset negara. Melalui kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)pemerintah...

Pemprov NTB Gelontorkan Rp60,5 Miliar untuk Perbaikan Dua Ruas Jalan di KSB dan Lotim 

Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Pemprov NTB) mengalokasikan Rp60,5 Miliar untuk rekonstruksi dua ruas jalan provinsi di KSB dan Kabupaten Lombok...

Warga Perbukitan Pantai Duduk Tuntut Penegakan Hukum atas Kebisingan Warung

Lombok Barat -  Para warga perbukitan Dusun DudukKecamatan Batulayarakhirnya angkat bicara melalui kuasa hukum mereka terkait gangguan kebisingan dari warung-warung di Pantai Duduk yang...