Mataram – Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mendorong Pemerintah Pusat agar menetapkan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra sebagai bencana nasional. Dorongan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTB, Selasa (16/12/2025).
Isvie menilai, besarnya dampak bencana serta tingginya jumlah korban jiwa menjadi alasan kuat perlunya penetapan status bencana nasional.
“Begitu banyaknya korban jiwa, kami menyerukan dan mendorong agar bencana Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional,” tegasnya, dalam rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa, (16/12/2025).
Politisi Partai Golkar tersebut menyebut, bencana banjir tidak lepas dari kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Praktik illegal logging dan eksploitasi hutan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir besar di sejumlah daerah.
“Kerusakan alam seperti ini tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Bahkan hingga ratusan tahun pun belum tentu dapat mengembalikan kondisi alam seperti semula,” ujarnya.
Isvie juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat NTB menjadikan bencana di Sumatra sebagai pelajaran penting. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, terutama di tengah cuaca ekstrem yang tidak menentu.
“Seluruh masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi bencana alam yang bisa terjadi kapan saja,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan belasungkawa atas musibah banjir yang menimpa masyarakat Sumatra. Ia memastikan Pemprov NTB segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak.
“Dalam satu hingga dua hari ke depan, Pemprov NTB akan mengirim bantuan resmi ke tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Iqbal.
Pemprov NTB juga akan mengirim 30 relawan medis beserta obat-obatan untuk membantu penanganan korban banjir di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Bantuan tersebut akan disalurkan langsung oleh tim yang turut mendukung proses pemulihan pascabencana. (F3)
Ket. Foto:
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Waki Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat kegiatan Rapat Paripurna DPrD NTB dalam rangka HUT NTB ke 67. ()
