Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy: Setiap Anak Indonesia Berhak atas Pendidikan yang Layak

​Kalimantan Selatan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, menghadiri peluncuran 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/01/2026). Wamen Ossy menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

“Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Kita melihat anak-anak yang berasal dari golongan tidak mampu, mendapatkan harapan untuk dapat bersekolah tanpa mengeluarkan biaya dan sekolahnya ini disiapkan dengan sebaik-baiknya,” terang Wamen Ossy usai peluncuran Sekolah Rakyat.

Wamen Ossy menjelaskan bahwa program tersebut telah menunjukkan dampak nyata bagi para penerima manfaat. “Tadi juga kita lihat success story-nya, Pak Presiden sampai sempat menitikan air mata, melihat anak-anak ini ternyata setelah mereka diberikan peluang dan kesempatan betul-betul mampu memperlihatkan yang terbaik bagi sekolahnya, prestasinya, capaiannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas instansi yang akan terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana, kepastian pemanfaatan lahan, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini dibuktikan tadi bagaimana hasilnya sangat baik. Tentunya kami dari Kementerian ATR/BPN, dalam hal ini BPN di daerah yang berada di garda terdepan, berharap agar program-program prioritas Bapak Presiden ini dapat terus kita dukung secara penuh,” pungkas Wamen Ossy yang didampingi Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori.

Peluncuran ini menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Adapun sebaran lokasi Sekolah Rakyat rintisan meliputi Sumatra sebanyak 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tujuh lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku tujuh lokasi, serta Papua enam lokasi.

Saat ini, lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat yang didukung oleh teknologi digital. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2029 guna meningkatkan daya tampung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (*)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

instagram.com/kementerian.atrbpn/

facebook.com/kementerianATRBPN

youtube.com/KementerianATRBPN

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

Situs: atrbpn.go.id

PPID: ppid.atrbpn.go.id

WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Tim Hukum Hotman 911 NTB Klarifikasi Polemik Dana Titipan, Tegaskan Seluruhnya Sudah Diserahkan

Mataram – Tim Hukum Hotman 911 Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik dana titipan yang diperuntukkan bagi keluarga santri korban...

Ramadan 1447H, YBM PLN UIW NTB Salurkan Bantuan Sembako untuk Lansia Dhuafa di Bajo Pulau

Bima — Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menyalurkan bantuan paket...

Pemprov NTB Gelontorkan Rp60,5 Miliar untuk Perbaikan Dua Ruas Jalan di KSB dan Lotim 

Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Pemprov NTB) mengalokasikan Rp60,5 Miliar untuk rekonstruksi dua ruas jalan provinsi di KSB dan Kabupaten Lombok...

Anggota Komisi IV DPRD NTB: Pemerintah Harus Terlibat Menertibkan Tambang dan Menjaga Kelestarian Alam

Mataram - Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata, SE., menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk menertibkan aktivitas tambang yang...

NTB Tegaskan Implementasi Nyata Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT

Manggarai Barat — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi nyata Kerja Sama Regional Bali–Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur (KR...