Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Ossy Dermawanmenegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional (PSN). Ia menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN siap mendukung dari aspek penyediaan tanah dan penataan ruang dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasipada Kamis (29/01/2026) di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)Jakarta.
“Program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentunya terus mendapatkan dukungan dari kami yaitu Kementerian ATR/BPNkhususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan ruangnya,” ujar Wamen Ossy saat menyampaikan paparan dalam rapat yang dihadiri sejumlah Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala Kabinet Merah Putih secara luring maupun daring.
Wamen Ossy menyampaikan bahwa proses pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah terintegrasi akan lebih cepat apabila tanah telah tersediabaik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun yang berasal dari aset negara seperti BUMN dan BUMD.
“Jika tanah sudah tersediabaik dari pemerintah daerah maupun aset negaraperan kami tinggal melakukan verifikasi status kepemilikan tanah serta memastikan legalitasnyakemudian dilanjutkan dengan pengukuranpendaftarandan penerbitan sertipikat,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka peluang pemanfaatan tanah aset negaratermasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantarmelalui penyesuaian tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan tanah telantar tersebut didukung oleh dasar hukum yang jelassebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umumtermasuk pembangunan sarana pendidikan seperti Sekolah Terintegrasi.
Namun demikianWamen Ossy juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional dengan meminimalkan alih fungsi lahan sawah produktif. “Kami menitipkan pesan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktifkarena pengendalian alih fungsi lahan merupakan bagian penting dari arahan Presiden,” tegasnya.
Wamen Ossy juga menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk terus bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan pembangunan Sekolah Terintegrasi.
“Kami mendukung penuh pembangunan Sekolah Terintegrasi dan siap membantu proses pengadaan tanah hingga sertipikasinyasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Sejalan dengan hal tersebutMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanPratikno menekankan pentingnya kepastian status lahan agar percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak terhambat.
“Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program inimulai dari penyiapan lahanregulasihingga dukungan anggaranagar penugasan dari Pak Presiden dapat segera terlaksana.” ujarnya. (*)
Ket. Foto:
Wamen ATR/Wakil Kepala BPNOssy Dermawan (Ist)
Sumber: Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.
