Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Januari hingga Februari 2026. Tingginya intensitas hujan menyebabkan kerusakan akses jalanterutama di Pulau Sumbawa meliputi BimaDompudan Kabupaten Sumbawa.
Merespons kondisi tersebutPemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menyiapkan langkah penanganan darurat agar konektivitas antarwilayah tidak terputus dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Sekretaris Dinas PUPR NTBIlham ArdiansyahST.MT.mengatakan perbaikan jalan terdampak banjir dilakukan menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Karena ini terkait bencana banjirmaka penanganan cepatnya menggunakan skema BTT. Tujuannya adalah penanganan darurat agar infrastruktur segera berfungsi kembali,” ujarnyaRabu (1/4) kemarin.
Ilham menjelaskanpenggunaan BTT difokuskan pada pemulihan fungsi jalan dalam waktu cepat. Namunperbaikan melalui skema ini bersifat sementara.
“Penanganan lewat BTT sifatnya daruratbukan permanen. Untuk perbaikan permanen harus melalui proses pengadaan reguler yang memerlukan waktu dan tahapan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat sejumlah ruas jalan di wilayah terdampak memiliki peran vital sebagai jalur distribusi barangakses layanan publikhingga mobilitas warga.
Di sisi lainkondisi fiskal daerah turut memengaruhi daya jangkau pembangunan infrastruktur. Penurunan nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat sejumlah rencana perbaikan jalan harus dievaluasi ulang.
“Kondisi anggaran kita saat ini memang tidak ideal karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini berimplikasi langsung pada berapa kilometer jalan yang bisa kita tangani tahun ini,” ungkapnya.
Akibat keterbatasan anggaran tersebutPUPR NTB tidak lagi menggunakan pendekatan pemerataanmelainkan menerapkan strategi “skala super prioritas”. Ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah serta berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi menjadi prioritas utama penanganan.
Selain perbaikan skala besar melalui BTTGubernur NTB juga menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan ringan seperti lubang-lubang kecil di badan jalan. Menurut Ilhamkeberadaan TRC bertujuan mencegah kerusakan ringan berkembang menjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya lebih besar.
“Hajat Pak Gubernur dengan adanya TRC ini adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil. Langsung ditambal agar tidak makin parah dan membahayakan pengguna jalan,” katanya.
Sistem kerja TRC mengandalkan laporan masyarakat. Setiap aduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti dengan peninjauan dan perbaikan di lokasi.
Untuk mempercepat respons di lapanganDinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berkedudukan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Masing-masing kepala balai bertanggung jawab mengoordinasikan penanganan di wilayahnya agar respons berjalan cepat dan efektif.
Namun demikianIlham menegaskan bahwa efektivitas penanganan tetap bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Ada laporanada timtapi kalau anggaran tidak adatentu gerak kami terbatas,” tegasnya.
Melalui kombinasi skema BTT untuk penanganan pascabencana dan penguatan TRC untuk pemeliharaan rutinPemprov NTB berharap Sekretaris Dinas PUPR NTBIlham ArdiansyahST.MT., infrastruktur dapat berjalan optimal sehingga konektivitas antarwilayah tetap terjaga di tengah tantangan cuaca ekstrem. (F*)
Ket. Foto:
Sekretaris Dinas PUPR NTBIlham ArdiansyahST.MT.bersama jajarannya. ( Ist)
