RDP Bersama Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN Paparkan Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2027

Jakarta  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Penetapan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 bersama Komisi II DPR RIRabu (16/09/2026). Dalam rapat tersebutWakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPNOssy Dermawanmemaparkan struktur pagu anggaranrencana penggunaan anggarantarget _output_ prioritas nasionalsekaligus usulan tambahan pagu untuk mendukung pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang.

“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruangkhususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)dan Online Single Submission (OSS)pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Wamen Ossy saat menghadiri rapat yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RIJakarta.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemenpenyelenggaraan penataan ruangserta pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Wamen Ossy menjelaskantarget _output_ prioritas nasional Kementerian ATR/BPN di tahun 2027antara lain percepatan penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kotasertipikasi hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidangRedistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidangserta akses Reforma Agraria bagi 180.000 kepala keluarga.

Dalam RDP iniKementerian ATR/BPN turut mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,385 triliun. “Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritaspemenuhan kebutuhan operasionalpercepatan penataan ruangserta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Wamen Ossy.

Pada rapat ini disepakati penetapan dan penyesuaian pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2027 sesuai hasil pembahasan bersama Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RIAria Bimakemudian membacakan persetujuan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2027.

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RIAria Bima.

RDP kali ini diikuti oleh sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI. Turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPNsejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)

Ket. Foto:

Wakil Menteri ATR/Waka BPNOssy Dermawan saat RDP dengan Komisi II DPRD RI. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Anggota Komisi V DPRD NTB Tanggapi Kasus Viral Pasien Y yang Pulangkan Mayat Janin dengan Taksi Online

Mataram - Anggota Komisi V DPRD NTBH.M. Jamhurmemberikan tanggapan terkait kasus viral pasien berinisial Y yang terpaksa memulangkan mayat janinnya dari RSUD NTB menuju...

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Aceh, Pembangkit Mulai Beroperasi  

Aceh Tamiang – PT PLN (Persero) berhasil memulihkan kembali jaringan transmisi bertegangan 150 kilovolt (kV) Pangkalan Brandan–Langsa pada Rabu (17/12) pukul 13.30 WIB. Kiniinterkoneksi...

Konflik Timur Tengah Makin Memanas, PMI dan Jamaah Umroh NTB Dipastikan Aman

Mataram - Di tengah meningkatnya tensi konflik antara IranAmerika Serikatdan IsraelPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur...

Haul TGH Najamuddin: Doa, Silaturahmi, dan Harapan Museum

Lombok Timur – Peringatan haul ke-19 Almagfurullah TGH Najamuddin bin Wirangga di Aula Majlis Ta’lim Darunnajah Al-IrsyadiMambenSenin (25/8/2025)berlangsung khidmat. Keluarga besar Jero Gumirang bersama...

IMBI Soroti Jalan Rusak dan Blank Spot  Pemprov NTB Pastikan Percepatan Penanganan

Mataram – Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) menyuarakan sejumlah persoalan mendesak terkait infrastruktur jalan dan akses jaringan internet di wilayah SumbawaBima dan Dompu saat menyampaikan...