Mataram – Program Desa Berdaya ditetapkan sebagai ujung tombak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui pendekatan berbasis potensi lokal dan pendampingan intensif, program ini dirancang menjadi motor transformasi desa dari wilayah rentan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si., menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar bantuan keuangan, melainkan gerakan pembangunan desa yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Desa Berdaya adalah strategi besar pengentasan kemiskinan ekstrem. Fokusnya membangun kemandirian desa melalui ketahanan pangan dan pengembangan potensi unggulan, termasuk wisata desa,” ujarnya, Selasa (31/3/2026) lalu.
Program Desa Berdaya dijalankan melalui dua skema utama, yakni Tematik dan Transformatif, yang saling melengkapi.
Pada skema Tematik, seluruh 1.021 desa dan 145 kelurahan di NTB ditargetkan menerima bantuan keuangan khusus secara bertahap hingga 2029. Tahun 2026 menjadi langkah awal dengan 256 desa dan kelurahan sebagai pionir, masing-masing memperoleh Rp300 juta.
Namun, dana tersebut tidak dapat digunakan secara bebas. Pemerintah telah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan, sehingga setiap desa wajib menyusun proposal berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki.
“Desa Berdaya mendorong lompatan ekonomi. Desa harus mengidentifikasi keunggulan mereka, apakah di sektor pertanian, peternakan, perikanan, atau wisata. Setelah diverifikasi, baru direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Gubernur,” jelas Lalu Hamdi.
Melalui skema ini, Desa Berdaya diharapkan menciptakan sentra-sentra produksi pangan dan destinasi wisata desa yang berdaya saing.
Tak hanya berbasis wilayah, Desa Berdaya juga menyasar langsung keluarga miskin ekstrem melalui skema Transformatif. Berdasarkan data sinkronisasi dengan BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebanyak 6.711 kepala keluarga (KK) di 40 desa menjadi sasaran tahap pertama pada 2026.
Setiap KK akan menerima bantuan Rp7 juta yang diarahkan sebagai modal usaha produktif.
“Desa Berdaya memastikan bantuan ini tidak habis untuk konsumsi. Tujuannya membangkitkan kembali mata pencaharian keluarga miskin ekstrem agar mandiri,” tegasnya.
Keunggulan Desa Berdaya terletak pada sistem pendampingan. Sebanyak 144 pendamping desa disiapkan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Mereka akan mengikuti pelatihan khusus pada 6-8 April mendatang sebelum turun langsung mendampingi keluarga penerima manfaat.
Pendamping bertugas membantu mengidentifikasi potensi, menghidupkan kembali usaha yang sempat terhenti, serta memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan akuntabel.
“Fokus kita adalah revitalisasi usaha. Desa Berdaya ingin memastikan setiap rupiah bantuan menjadi modal produktif yang berkelanjutan,” kata Lalu Hamdi.
Melalui Desa Berdaya, Pemprov NTB menargetkan terjadinya perubahan struktur ekonomi desa secara menyeluruh. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga melahirkan desa-desa mandiri yang menjadi fondasi kuat pembangunan daerah di masa depan. (F*)
Ket. Foto:
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si., (Ist)
