Pengisian Jabatan di Lombok Barat Diduga Bermuatan Politik Praktis

Lombok Barat – Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda pertanyakan integritas Pj. Bupati Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pengusulan sejumlah nama Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor: 11-PANSEL-JPTP/VIII/2024 yang diduga kuat syarat dengan politik kepentingan dan konspirasi.

Hal ini dikarenakan usulan pelantikan hasil seleksi terbuka ke kemendagri tersebutdiusulkan setelah berakhirnya masa jabatan (pensiunred) salah seorang calon yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Baiq Puji QadarniSH. Artinyayang bersangkutan diusulkantapi tidak dilantik. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru di tatanan birokrasi Lombok Barat.

Ketua Forum Pemerhati Birokrasi Lombok BaratDaud A Gerungmenyayangkan sikap Pj. Bupati tersebut. Ia mengatakanmestinya usulan ini dikonsultasikan dulu dengan timsel sebelum dilanjutkan.

"Jika tetap dibiarkanmaka kami akan melakukan gugatan secara keperdataan di PTUN," tegasnyadalam keterangannyaKamis(02/01/25).

Ia juga menyoroti ada nama yang diusulkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat yang dinilainya cacat secara moralitaskarena yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan sikap teladan seorang pejabat publik.

Ketua PPDI Lombok BaratRamli Ahmadjuga menyesalkan sikap Pj. Bupati Lombok Barat terkait pengusulan nama tersebutdi tengah-tengah situasi transisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini.

"Mestinya pak Pj.Bupati menjaga kondusifitas pasca Pilkadabukan malah memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat. Apalagi beliau mengklaim dirinya diminta oleh Bupati terpilih terkait usulan ini. Dan diminta untuk melakukan evaluasi pergeseran sejumlah kepala OPD. Janganlah membawa-bawa nama Bupati terpilihsebab belum SAH secara hukumbelum dilantik," ungkapnya.

Ketua Aliansi Pemuda Lombok BaratHaertami mengancam akan mengambil langkah-langkah tegas terkait persoalan ini.

“Nanti kami akan melaporkan hal ini dengan bersurat ke instansi terkaitbaik itu Kemendagri maupun KASN. Kami jg akan meminta Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi Pj. Bupati Lombok Barat. Nanti kita proses," tegasnya.

Ia juga mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kemendagri dan Pemda Lobar jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap melanjutkan pengusulan tersebut.

SementaraPj. Bupati Lombok BaratH. Ilham yang dikonfirmasi oleh media via WhatsApp belum bisa dihubungi hingga berita ini ditayangkan. (F3)

Ket. Foto:
Penampakan Kantor Bupati Lombok Barat dari depan. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Jama’ah Calon Haji Lobar Meninggal, Pemda Lobar Melayat ke Rumah Duka

Sekotong - Setelah menerima informasi tentang meninggalnya salah seorang Jama'ah Calon Haji dari Lombok Barat atas nama Sahrim SulaimanPemerintah Kabupaten Lombok Barat melayat atau...

Warga Lombok Tengah Soroti Bypass Lembar–Kayangan, Abdul Hadi Ingatkan Pemerintah soal Ganti Untung Lahan

Warga Desa Ganti meminta kejelasan rencana Bypass Lembar–Kayangan. Abdul Hadi meminta pemerintah mendengar aspirasi dan memastikan ganti untung lahan sesuai aturan.

BPN Kota Mataram: Wajah Baru, Semangat Baru dalam Pelayanan Pertanahan

Mataram – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi dalam penataan pegawai. Kebijakan terbaru menegaskan bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan...

Kunjungi Dua Kantah di Sumut, Wamen Ossy Pantau Kesiapan WBBM dan Serahkan Sertipikat

 Medan -  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan melakukan kunjungan kerja ke dua Kantor Pertanahan...

Korban Banjir Mataram Apresiasi Respon Cepat Pemerintah dan TNI-Polri, Harapkan Solusi Jangka Panjang

Mataram - Musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota MataramMinggu(6/7)menyisakan duka dan keprihatinan bagi warga terdampak. Namun di balik bencana tersebutterselip rasa syukur...