Lombok Tengah — Ratusan guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer Lombok Tengah menggelar aksi damai di Kantor DPRD Lombok Tengah, Rabu (14/1). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan status serta peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi 715 guru honorer non database yang hingga kini belum mendapatkan kepastian.
Sebelum mendatangi DPRD, para guru honorer yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta NTB terlebih dahulu menggelar aksi serupa di Kantor Bupati Lombok Tengah. Dengan membawa pamflet berisi tuntutan, mereka berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat.
Aksi damai ini diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah H. M. Mayuki, S.Ag, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi, sejumlah anggota DPRD lainnya, serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah, Lalu Muhamad Hilim. Dalam forum terbuka, para guru honorer menyampaikan kegelisahan dan tuntutan mereka secara langsung.
Pembina LSM Kasta NTB, Lalu Munawir Haris, menegaskan kekecewaan para honorer terhadap pernyataan salah satu anggota DPRD yang menyebutkan adanya kelebihan guru di Lombok Tengah tanpa merujuk pada data dan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, Guru Tidak Tetap (GTT) tidak akan gentar terhadap ancaman dan akan terus memperjuangkan haknya.
“Kami meminta pemerintah daerah berjuang bersama kami untuk menyelamatkan 715 guru honorer ini. Selain itu, kami mendorong peningkatan kesejahteraan guru honorer secara layak, adil, dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan, serta adanya kepastian penugasan dan keberlanjutan kerja,” tegasnya.
Selain soal kesejahteraan, Aliansi Guru Honorer juga menuntut penghentian segala bentuk intimidasi, tekanan, sanksi administratif, penghapusan data Dapodik, serta pemberhentian sepihak terhadap guru honorer. Mereka juga meminta jaminan perlindungan hukum dan rasa aman dalam menyampaikan aspirasi secara sah, damai, dan konstitusional.
Dalam kesempatan itu, para guru turut menyinggung surat Bupati Lombok Tengah Nomor 800.1/06/ORG/2026 yang ditujukan kepada Menpan-RB RI terkait penata kelolaan pegawai yang tidak terakomodir dalam PPPK paruh waktu. Mereka meminta Komisi I dan IV DPRD Lombok Tengah berkomitmen mendampingi perjuangan tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi menyatakan telah mendengar dan mencatat seluruh tuntutan para guru honorer. Ia menegaskan bahwa 715 guru honorer tersebut tidak boleh kehilangan haknya.
“Terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah datang menyampaikan aspirasi.
“Saya mohon kerja sama semua pihak untuk mendukung terciptanya OPD di Lombok Tengah yang bebas dari korupsi. Laporkan jika ada pihak yang mengintimidasi atau menghalangi perjuangan ini,” ujarnya.
Ahmad juga menyampaikan rencana untuk memerintahkan Inspektorat memanggil seluruh kepala sekolah di Lombok Tengah agar kebijakan dan arahan pimpinan dapat dijalankan dengan baik. Ia menekankan pentingnya integritas dan kejujuran sebagai pendidik, termasuk melaporkan jika terdapat praktik pungutan atau suap dalam pengurusan administrasi Dapodik.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen DPRD Lombok Tengah untuk mengawal seluruh tuntutan guru honorer secara kelembagaan.
“DPRD mendukung penuh perjuangan bapak dan ibu guru honorer,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah H. M. Mayuki, S.Ag menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan seluruh elemen pemerintah daerah terkait permasalahan tersebut. Menurutnya, DPRD terus berupaya mencari solusi agar tuntutan para guru honorer dapat terealisasi.
“Kami sedang berproses mencarikan solusi terbaik atas tuntutan bapak dan ibu sekalian,” ujarnya.
Sebagai kesimpulan aksi, DPRD Lombok Tengah menyatakan komitmennya untuk mendampingi guru honorer dalam memperjuangkan aspirasi mereka, serta meminta Inspektorat memanggil seluruh kepala sekolah di Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan rapat dan klarifikasi lebih lanjut.
Setelah mendengarkan penyampaian dari DPRD, aksi damai Aliansi Guru Honorer Lombok Tengah yang didampingi LSM Kasta NTB tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai. (F*)
Ket. Foto:
Ratusan guru honorer non database menggelar aksi damai di kantor DPRD Lombok Tengah. (Ist)
