Lombok Utara – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB segera melakukan renovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur meninjau sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (8/1/2026).
“Ini tempat utama untuk tinggal, jadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal di sela kunjungan.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur berdialog langsung dengan warga dan mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa persoalan hunian menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, aman, dan sehat. Selain kondisi rumah warga, Gubernur Iqbal juga menyoroti fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) umum di lingkungan setempat. Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketersediaan fasilitas, melainkan kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak digunakan.
Gubernur juga menyempatkan diri menyapa para nelayan Desa Malaka. Dalam dialog tersebut, nelayan mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melaut. Proses pengurusan barcode BBM dinilai memakan waktu hingga satu pekan, sementara nelayan harus melaut setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kehadiran Gubernur NTB mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang nelayan, Muhid, mengaku bersyukur atas perhatian langsung dari pemerintah provinsi. “Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gubernur Iqbal juga menyapa para ibu yang sedang mendampingi balita penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik dan tepat sasaran di desa tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Gubernur Iqbal menilai wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstrem, meskipun berkembang pesat sebagai kawasan pariwisata.
“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empat, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya maju, tapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya,” kata Gubernur.
Ia menegaskan Program Desa Berdaya bukan semata program pemerintah provinsi, melainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping terlatih untuk mengidentifikasi persoalan dasar, menyusun prioritas penanganan, serta menggali potensi desa.
Sementara itu, Kepala Desa Malaka, Akmaludin Ichwan, menyebutkan jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 jiwa dari 135 kepala keluarga. Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan agar Desa Malaka segera keluar dari status kemiskinan ekstrem.
Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan, sehingga masyarakat dapat bangkit, mandiri, dan sejahtera. (F3)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berdialog dengan salah seorang masyarakat penghuni Rumah Tidak Layak Huni di Desa Malaka, Lombok Utara. (Ist)
