Gubernur NTB Dorong Renovasi RTLH dan Perbaikan MCK di Desa Malaka

Lombok Utara – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)Lalu Muhamad Iqbalmeminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB segera melakukan renovasi rumah warga yang masuk kategori miskin ekstrem. Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur meninjau sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa MalakaKabupaten Lombok UtaraKamis (8/1/2026).

“Ini tempat utama untuk tinggaljadi harus segera diselesaikan,” tegas Gubernur Iqbal di sela kunjungan.

Dalam kunjungan tersebutGubernur berdialog langsung dengan warga dan mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa persoalan hunian menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layakamandan sehat. Selain kondisi rumah wargaGubernur Iqbal juga menyoroti fasilitas mandicucikakus (MCK) umum di lingkungan setempat. Menurutnyapersoalan utama bukan pada ketersediaan fasilitasmelainkan kondisi dan perawatan yang sudah tidak layak digunakan.

Gubernur juga menyempatkan diri menyapa para nelayan Desa Malaka. Dalam dialog tersebutnelayan mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melaut. Proses pengurusan barcode BBM dinilai memakan waktu hingga satu pekansementara nelayan harus melaut setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kehadiran Gubernur NTB mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang nelayanMuhidmengaku bersyukur atas perhatian langsung dari pemerintah provinsi. “Alhamdulillah pemimpin kita turun langsung melihat kondisi kami di sini. Semoga sering-sering turun,” ujarnya.

Tak hanya ituGubernur Iqbal juga menyapa para ibu yang sedang mendampingi balita penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan program pemenuhan gizi anak berjalan dengan baik dan tepat sasaran di desa tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Gubernur Iqbal menilai wilayah pesisir justru menjadi kantong kemiskinan ekstremmeskipun berkembang pesat sebagai kawasan pariwisata.

“Kita membangun hotel bintang lima dan bintang empattetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Pariwisatanya majutapi masyarakat lokal belum ikut menikmati manfaatnya,” kata Gubernur.

Ia menegaskan Program Desa Berdaya bukan semata program pemerintah provinsimelainkan dijalankan oleh pemerintah desa dan dusun dengan dukungan penuh dari provinsi. Setiap desa akan didampingi tenaga pendamping terlatih untuk mengidentifikasi persoalan dasarmenyusun prioritas penangananserta menggali potensi desa.

Sementara ituKepala Desa MalakaAkmaludin Ichwanmenyebutkan jumlah warga miskin ekstrem di desanya mencapai 362 jiwa dari 135 kepala keluarga. Ia berharap seluruh program pemerintah provinsi dapat disinergikan agar Desa Malaka segera keluar dari status kemiskinan ekstrem.

Program Desa Berdaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan dasar seperti perumahansanitasikesehatandan pendidikantetapi juga mendorong pengembangan potensi desa di sektor pariwisataperikanandan perkebunansehingga masyarakat dapat bangkitmandiridan sejahtera. (F3)

Ket. Foto:

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berdialog dengan salah seorang masyarakat penghuni Rumah Tidak Layak Huni di Desa MalakaLombok Utara. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Anggota Komisi I DPRD NTB Sebut Pelarangan Pengurus Lama Bank NTB Mendatar Berpotensi jadi Framing Manipulatif

Mataram - Anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimimenilai pernyataan Anggota Panitia Seleksi Pengurus Bank NTB Syariah Prof. Zainal Asikinberpotensi menjadi framing yang manipulatif.Pernyataan Guru...

AMDI Gelar Technical Meeting, Siapkan Peserta Lomba Melalui Test Floor dan Dansa Bersama 

Mataram - Suasana penuh semangat mewarnai rangkaian Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Baratsaat Asosiasi Masyarakat Dansa Indonesia (AMDI)...

Bank NTB Syariah Salurkan Beasiswa ke Mahasiswa Unram

Mataram -  Bank NTB Syariah menyalurkan Program Beasiswa Most Loyal Customer Milad ke-62 Tahun 2026 kepada 15 mahasiswa Universitas Mataram (Unram). Program ini...

Rakor Tingkat Menteri, Nusron Wahid  Paparkan Roadmap Penetapan LSD di 2026

​Jakarta - Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai pengganti Perpres Nomor 59 Tahun...

PELATARAN Kantor Pertanahan Kota Mataram, Hadirkan Kemudahan Layanan Pertanahan di Akhir Pekan

Mataram – Kantor Pertanahan Kota Mataram terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN). Program ini dihadirkan untuk...