Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar monitoring dan evaluasi terhadap rangkaian proses perizinan di daerah tersebut. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 5 Februari 2025, di ruang kerja Bupati Lombok Barat dan dihadiri oleh Pj Bupati Lombok Barat H. Ilham, Asisten II Setda Lobar H. Lalu Najamudin, Kepala DPMPTSP Hary Ramadhan, Kepala Bappeda H. Akhmad Saikhu, Inspektur Lobar Hademan, Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam pertemuan ini, Pj Bupati H. Ilham menekankan bahwa persoalan perizinan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Hal ini juga telah dibahas dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan Menteri Dalam Negeri pada Selasa lalu. Dalam rapat tersebut, Kementerian Dalam Negeri turut menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah pihak terkait dalam upaya pengawasan perizinan.
"Kami meminta agar seluruh jajaran bekerja secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melaksanakan perizinan di Lombok Barat. Proses perizinan yang baik akan menciptakan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi di daerah," ujar Ilham.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjalankan proses perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran perizinan yang pada akhirnya berdampak positif pada perekonomian daerah. "Mari kita laksanakan proses perizinan dengan cepat, akurat, dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto, M.Eng menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki komitmen tinggi dalam mempercepat proses perizinan. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi secara terpadu di Dinas Perizinan.
"Kami telah menerapkan MPP sejak beberapa waktu lalu untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Diharapkan keberadaan MPP ini mampu menunjang iklim usaha dan investasi di Lombok Barat," ungkap Ahad Legiarto.
Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap agar proses perizinan semakin transparan, efisien, serta mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (F3)
Ket. Foto:
Kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan di Lombok Barat. (Ist)
