Mataram – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Jamhur, menekankan pentingnya langkah konkret dalam mencegah tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Menurutnya, pemerintah dari tingkat pusat hingga desa harus segera merumuskan strategi efektif untuk menekan angka kejahatan tersebut.
"Harus dipikirkan langkah-langkah pencegahan agar tindak asusila tidak terjadi lagi, apalagi di dunia pendidikan," ujar Jamhur, Kamis, (5/2) di Mataram.
Jamhur menegaskan, bahwa sanksi tegas perlu diberlakukan bagi pelaku tindak asusila demi memberikan efek jera. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini akan menghambat cita-cita pemerintah dalam mewujudkan generasi emas 2045. Ia mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi yang dapat memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut.
"Pemerintah perlu membuat aturan yang di dalamnya ada sanksi tegas terhadap pelaku asusila," katanya.
Selain menyoroti aspek penegakan hukum, Jamhur juga mengingatkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu. Ia menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan berperan dalam membangun moralitas peserta didik.
"Ingat, pendidikan itu untuk mengubah karakter ke arah yang lebih baik," tegasnya.
Namun, menurutnya, tanggung jawab mendidik anak tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada lembaga pendidikan. Ia menegaskan, bahwa keluarga memegang peran utama dalam membentuk moral anak sejak dini.
"Bayi itu lahir dalam keadaan suci, putih bersih. Keluarga yang mewarnai pendidikan anak," ujarnya.
Dengan meningkatnya kasus kejahatan asusila, terutama di lingkungan pendidikan, Jamhur berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi generasi penerus bangsa. Ia menegaskan, bahwa tanpa kerja sama dari berbagai pihak, upaya pencegahan tidak akan berjalan maksimal. (F3)
Anggota Komisi V DPRD NTB, M. Jamhur. ()
