Publik Kecewa, Narasumber Utama Tak Hadiri Diskusi Publik Dugaan ASN Siluman dan Dana Darurat 

Mataram – Diskusi Publik yang diselenggarakan media online NTBTerkini.id bersama Forum Pewarta Lombok-NTBdengan temaDibalik Dugaan ASN SilumanMencuat Dana Daruratberlokasi di Sayung RestaurantKota MataramKamis (21/05)berujung panas.

Pasalnyapara pejabat yang seharusnya menjadi narasumbertidak menghadiri kegiatan diskusi tersebut.  Konfirmasi ketidakhadiran pun disampaikan pada menit-menit menjelang usainya acaranya.

Para pejabat yang dimaksud diantaranya Kepala BKAD NTBNursalimKepala Dinkes NTBdr Lalu Hamzi Fikridan Direktur RSUD NTBdrg H. Asrul Sani.

Selaku penyelenggaraKetua Forum Pewarta Lombok-NTBsekaligus Pimpinan Redaksi NTBTerkini.idSyafrin Salammenyesalkan ketidakhadiran para pejabat tersebut.

Syafrin mengalirsebelum acara dirinya telah mengupayakan koordinasi dan konfirmasi kehadiran. Kepala Dinkes NTB mengirim Sekdis dan Kabid SDK sebagai perwakilandengan alasan mengambil cuti.

Sedangkan BKAD NTB melalui stafnyaakan memastikan kehadiran melalui nomor redaksi yang bisa dihubungi sebelum kegiatan dimulai. Berbeda dengan Direktur RSUD NTB telah menyetujui untuk menjadi narasumber.

Dari agenda diskusi yang dijadwalkan Pukul 14.30 Witapihak penyelenggara belum mendapatkan khabar. Menjelang magribpara narasumber yang dimaksud baru memberikan konfirmasi melalui perwakilannya.

“Malah yang dikirim sebagai perwakilanstaf dan pegawai yang tentunya tidak ada kaitannya dengan isu yang kami usung. Paling parah BKAD NTBsama sekali tidak ada konfirmasi hingga acara selesai. Dimanakah adabnya sebagai pejabat,” timpalnya.

Kehadiran mereka yang diharapkan mewakili Pemprov NTBberganti kekecewaan sekaligus ketidakpercayaan publik terhadap kualitas kejujuran Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTBHj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).

“Diskusi publik ini merupakan panggung rakyat. Ketidakhadiran mereka menguatkan keraguan publik terhadap kejujuran Iqbal-Dinda sebagai nahkoda pemerintahan NTB,” tegasnya.

Diakui Syafrin,  bahwa kasus ini mencuat sejak Desember 2025. Hingga saat inipihaknya belum mendapatkan jawaban dan klarifikasi yang tepatsehingga isunya kian liar di tengah publik.  

Selain itutujuan dari diskusi inilanjut Syafrinuntuk mengetahui sejauh mana kejujuran pemerintah daerahdalam rangka meluruskan data. Serta ingin menjembatani masyarakat secara langsung dengan pejabat terkait.

“Di diskusi inimasyarakat dari berbagai elemen juga akan tahubagaimana pertanggungjawaban narasumber selaku pejabatterhadap temuan kami di lapangan,” tandasnya. (RED)

Ket. Foto:

Kegiatan Diskusi Publik Dibalik Dugaan ASN Siluman Mencuat Dana Daruratbertepatan di Sayung Restaurant. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Pokir DPRD NTB Dihapus di APBDP 2026, Made Slamet: Kami Dibilang Bohong ke Masyarakat

Mataram – Peniadaan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam APBD Perubahan 2026 berdampak pada pelaksanaan program yang telah...

Rakor Optimalisasi Lahan, Bupati LAZ : Lombok Barat Siap jadi Lumbung Pangan Nasional

Lombok Barat - Dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanianWakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiantomengenai percepatan...

UT Mataram Wisuda 343 Lulusan: Bukti Keberhasilan Pembelajaran Jarak Jauh di Era Digital

Mataram - Universitas Terbuka (UT) Mataram kembali menyelenggarakan Wisuda Periode II Tahun 2025sebanyak 343 lulusan dari berbagai program studibaik jenjang diplomasarjana maupun pascasarjanaresmi dikukuhkan...

Seorang Sopir Grab Online di Mataram Sembunyikan iPhone Penumpang, Kini Diamankan Polisi

Mataram - Seorang pria berinisial MS (40)warga Kabupaten Lombok Tengah yang berprofesi sebagai sopir Grab Onlineharus berurusan dengan hukum setelah diduga melakukan pencurian terhadap...

Gubernur NTB Dorong Percepatan RUU Daerah Provinsi Kepulauan

Jakarta - Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) menggelar High Level Meeting (HLM) untuk mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Provinsi Kepulauan agar...