Lombok Barat – Anggota Komisi V DPR RI, H. Abdul Hadi, secara resmi membuka kegiatan Workshop SAR bertema “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pencarian dan Pertolongan” di Mataram, Nusa Tenggara Barat (14/7/2025). Dalam sambutannya, Abdul Hadi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap melanda wilayah NTB.
“NTB ini indah dan mendunia bukan hanya karena alam dan event-nya, tapi juga karena kerentanannya terhadap bencana yang bisa saja mendunia,” ujar Abdul Hadi.
Ia menyoroti kejadian bencana terbaru di Kota Mataram yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam 40 tahun terakhir. Menurutnya, bencana memang tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dan diminimalkan dampaknya melalui kerja sama yang kuat antarinstansi dan masyarakat.
Personel SAR Terbatas, Sinergi Jadi Solusi
Abdul Hadi mengungkapkan bahwa personel Basarnas NTB yang hanya berjumlah sekitar 130 orang sangat tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah di 10 kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara SAR, TNI, Polri, BPBD, Damkar, dan unsur masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana.
“Yang paling utama itu adalah masyarakat. Mereka seringkali menjadi pihak pertama yang menolong, seperti pada kejadian pendaki jatuh di Rinjani baru-baru ini,” jelasnya.
Pentingnya Pelatihan dan Kekuatan Fisik
Abdul Hadi juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, tidak hanya dalam keterampilan teknis tetapi juga dalam penguatan fisik dan mental. Ia bahkan mengusulkan pelatihan khusus bagi porter dan masyarakat di kawasan rawan bencana seperti daerah pegunungan.
“Fisik yang kuat dan keterampilan yang baik sangat penting dalam medan ekstrem. Muslim yang kuat lebih dicintai Allah, dan para relawan harus siap secara lahir dan batin,” tegasnya.
Dorongan Penambahan Anggaran SAR
Pada kesempatan tersebut, Abdul Hadi juga menyampaikan usulan peningkatan anggaran Basarnas menjadi Rp2,3 triliun dalam RAPBN 2026. Anggaran tersebut disebutnya masih sangat kecil dibandingkan total APBN yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun.
“Jika terealisasi, ini akan sangat membantu dalam pengadaan peralatan, pelatihan, dan respons cepat terhadap bencana,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya data manifest penumpang dalam transportasi laut, yang sering kali tidak tercatat dengan lengkap, sehingga menyulitkan proses evakuasi dan pencarian korban bila terjadi kecelakaan.
Mengakhiri sambutannya, Abdul Hadi mengajak seluruh peserta workshop untuk serius mengikuti pelatihan dan mempercepat proses transfer ilmu. Ia berharap kegiatan ini memberi manfaat besar bagi kesiapsiagaan masyarakat NTB dalam menghadapi bencana.
