Mataram – Fraksi Gerindra DPRD NTB mendesak Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, agar segera melakukan evaluasi terhadap bawahannya yang diduga melampaui kewenangan dalam proses seleksi Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menilai tindakan salah satu staf di lingkup Pemprov NTB yang mengundang Panitia Seleksi (Pansel) Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah bersama Direktur LPPI bukanlah hal sepele. Ia menegaskan bahwa hal itu jelas berada di luar kewenangan pejabat tersebut.
“Pak Gubernur harus melakukan evaluasi terhadap bawahannya yang sudah melakukan tugas-tugas di luar wewenang. Seharusnya bukan dia yang mengevaluasi atau memanggil Pansel Bank NTB Syariah,” tegas Sudirsah yang dihubungi wartawan via saluran telepon, Selasa (17/6/2025).
Ia menambahkan bahwa Fraksi Gerindra secara tegas merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi pejabat yang dinilai sudah bertindak melampaui batas kewenangan. Menurutnya, langkah korektif perlu segera dilakukan untuk menjaga marwah pemerintahan.
“Itu kan menjadi kewenangan Gubernur untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau sudah dianggap ada bawahan yang melakukan kerja-kerja melampaui wewenang, ya harus menjadi evaluasi beliau,” ujarnya.
Saat ditanya apakah hal ini mengganggu kinerja Gubernur, Sudirsah tak menampik.
“Menurut saya, ya mengganggu lah. Masa sesuatu yang menjadi ranahnya diambil alih. Sangat tidak elok,” ujarnya.
Sudirsah juga menilai langkah Gubernur Iqbal yang secara tegas meminta Pansel agar tidak menghadiri undangan dari pejabat tersebut adalah tindakan yang tepat.
“Apa yang dilakukan Pak Gubernur saya lihat, untuk melarang Pansel menghadiri undangan itu, saya rasa langkah yang bagus,” tutupnya. (F3)
Ket. Foto:
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto. (Ist)
