Mataram – Belum terasanya kemerdekaan bagi profesi jurnalis mengemuka dari Diskusi Kebangsaan yang digelar Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Nusa Tenggara Baratdi Mataram pada Rabu (20/8).
Diskusi bertajuk Menakar Kebebasan Pers di Era Kemerdekaan berlangsung penuh wawasan oleh para narasumber dari unsur Kepolisian DaerahPemprov NTBdan Akademisi. Puluhan perwakilan organisasi pers daerah hingga mahasiswa peserta diskusi saling melontar pandangan terkait peran mediahingga dinamika lapangan yang dinilai dikangkangi kebebasan jurnalis dalam menyampaikan informasi kepentingan publik.
Ketua IJTI NTBRiadis Sulhimengatakan kegiatan ini adalah rangkaian dari peringatan 27 tahun IJTIuntuk menguatkan peran jurnalis di tengah masyarakat. Di sisi laindiskusi ini menjadi wadah bagi pelaku jurnalis dan pemerintah untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan kebebasan melakukan peliputan.
“Ini bagian dari rangkaian HUT IJTI yang kami dedikasikan untuk evaluasi bersama. Indeks Kemerdekaan Pers di NTB menunjukkan tren menurun sejak 2022. Dari 79,62 poin di 2022turun ke 72,89 pada 2023dan tahun 2024 kembali anjlok ke 68,83. Angka ini jelas memberi pesan bahwa masih banyak pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Riadis.
Ia menambahkantantangan kebebasan pers di NTB bukan hanya soal tekanan dari pihak luarmelainkan juga menyangkut profesionalitas jurnalis dalam menjaga kode etik jurnalistik dan kualitas pemberitaan. Karena ituIJTI mendorong kolaborasi lintas sektor agar ruang kebebasan pers tidak semakin menyempit.
Dalam diskusi tersebutpihak Kepolisian Daerah NTB menegaskan komitmen untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik. Sementara ituperwakilan Pemprov NTB menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publikkhususnya menjelang Pilkada serentak.
Sejumlah peserta diskusi juga mengingatkan kasus-kasus yang menimpa jurnalis di NTB pada 2024–2025mulai dari dugaan intimidasi hingga pembatasan akses informasi. Mereka menilaipraktik tersebut menjadi penghalang bagi jurnalis untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Diskusi ini harus menjadi momentum agar kebebasan pers di NTB tidak hanya sebatas jargontetapi benar-benar dirasakan oleh jurnalis di lapangan,” pungkasnya.
Diskusi kebangsaan IJTI NTBturut mengundang respon positif dari sejumlah tokoh publik yang hadir. Diantaranya Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTBperwakilan Dinas Pariwisata NTBKetua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTBKetua Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTBKetua Forum Wartawan Parlemen (FWP) NTBKetua Forum Wartawan Hukum Kriminal NTBKetua Forum Wartawan Pariwisata NTB serta sejumlah perwakilan asosiasi media dan Unit Kegiatan Mahasiswa bidang Media. (F3)
Ket. Foto:
Foto bersama usai kegiatan Diskusi Kebangsaan IJTI NTB. (Ist)
