Mataram – Polemik dugaan beredarnya dana siluman berupa fee proyek Pokok Pikiran (Pokir) di kalangan Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memanas. Hingga kini, lebih dari 20 anggota DPRD NTB telah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Namun, meski sudah ada dua anggota dewan yang mengembalikan dana fee Pokir Tahun Anggaran 2024, kasus ini masih belum naik ke tahap penyidikan.
Situasi yang berlarut-larut ini memicu isu liar di tengah masyarakat. Bahkan, mulai beredar stiker di grup WhatsApp dan media sosial yang mencantumkan nama sejumlah anggota DPRD NTB yang diduga ikut menerima fee Pokir. Informasi yang tak jelas asal-usulnya itu menimbulkan keresahan, baik di kalangan konstituen maupun anggota dewan sendiri.
Sejumlah anggota DPRD NTB mengaku risih karena setiap kali turun ke masyarakat dalam kegiatan reses, mereka justru harus menghadapi pertanyaan soal kebenaran dugaan fee Pokir, bukan lagi menyerap aspirasi publik. Kondisi ini bahkan berujung pada stigma dan “pengadilan” di ruang-ruang publik.
Salah satu yang ikut terseret dalam pusaran fitnah adalah Hj. Nanik Suryatiningsih, Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Gerindra. Ia mengaku mendapat kiriman stiker yang menyebut dirinya ikut kecipratan dana fee Pokir, sebagaimana dua anggota dewan lain yang telah mengembalikan dana tersebut ke Kejati.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah menerima uang siluman itu. Justru saya termasuk yang paling lantang meminta kasus ini dibongkar tuntas. Fitnah ini jelas merugikan nama baik saya dan membuat konstituen ikut resah,” tegas Hj. Nanik, Selasa (20/8).
Menurutnya, isu yang terus beredar tanpa kepastian hukum telah menimbulkan keresahan berkepanjangan. “Saya berkali-kali harus menenangkan pendukung dan konstituen. Tapi fitnah terus datang, bahkan sudah sampai dibuatkan stiker-stiker. Ini sudah masuk kategori pembunuhan karakter,” ungkapnya.
Karena itu, Hj. Nanik memberikan dukungan penuh kepada Kejati NTB untuk mengusut tuntas kasus dugaan fee Pokir ini. Ia mendesak agar seluruh anggota DPRD NTB diperiksa tanpa pandang bulu, agar publik mengetahui siapa saja yang benar-benar menerima aliran dana tersebut.
“Saya mendukung penuh Kejati mengusut dan buka semua ke publik. Jangan biarkan isu berkembang liar. Kalau memang ada yang menerima, sampaikan dengan jelas. Kalau tidak, hentikan fitnah ini supaya anggota dewan yang jujur tidak ikut tercemar,” ujarnya.
Polemik fee Pokir DPRD NTB ini sudah berbulan-bulan menjadi konsumsi masyarakat. Situasi yang belum terang benderang ditengarai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk merusak citra lembaga legislatif. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap DPRD NTB kian menurun.
“Kalau tidak dibongkar, citra DPRD NTB makin rusak. Kita dipilih untuk mengabdi, bukan memperkaya diri. Saya siap diperiksa kapan saja untuk membuktikan bahwa saya tidak pernah menerima dana itu,” tegas Hj. Nanik. (F3)
Ket. Foto:
Anggota DPRD NTB Fraksi Gerindra Hj. Nanik Suryatiningsih saat menghadiri kegiatan rapat Paripurna Dewan NTB. (Ist)
