Komisi V DPRD NTB Dorong Transformasi Pelayanan RSUD Provinsi NTB, Utamakan Keselamatan dan Mutu

Mataram – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong manajemen baru RSUD Provinsi NTB melakukan transformasi menyeluruh dalam sistem pelayanan kesehatan. Rumah sakit rujukan utama di NTB itu diminta berbenah dengan menempatkan keselamatan dan mutu pelayanan sebagai prioritas utama.

Anggota Komisi V DPRD NTBHM. Jamhurmengatakan pergantian manajemen harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Menurutnyaberbagai persoalan yang pernah terjadi harus menjadi bahan refleksi agar arah pengelolaan rumah sakit ke depan lebih terarah dan profesional.

“Karena manajemennya barutentu RSUD Provinsi NTB ini harus berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau tidak berangkat dari persoalan yang pernah terjadiakan sulit mengonsep rumah sakit ke depan agar benar-benar mampu melayani secara prima,” ujar JamhurSenin(20/6/26).

Ia menegaskankonsep ideal pelayanan rumah sakit saat ini adalah pelayanan yang berpusat pada pasien (patient centered care). Artinyaseluruh sistem dan kebijakan harus mengutamakan keselamatan pasien serta mutu layanan sebagai prioritas utama.

Menurutnyapelayanan klinis harus dijalankan secara profesionalberbasis standar operasional dan bukti ilmiahserta didukung tenaga kesehatan yang kompetenberetikadan komunikatif. Selain ituakses layanan juga harus mudahcepatadildan tidak diskriminatifbaik bagi pasien peserta BPJS maupun non-BPJS.

“Alur pelayanan harus jelas dan waktu tunggu harus terkendali. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap pasientermasuk pasien BPJS. Ini yang sering menjadi keluhan masyarakat,” tegasnya.

Jamhur mengungkapkanpihaknya kerap menerima pengaduan terkait pelayanan yang dinilai kurang primatermasuk adanya kesan perbedaan layanan antara pasien BPJS dan non-BPJS. Hal tersebutkata diamenjadi perhatian serius Komisi V dan wajib disampaikan kepada manajemen rumah sakit sebagai bahan evaluasi.

Selain perbaikan sistem pelayanan langsungKomisi V juga mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan RSUD. Penggunaan rekam medis elektroniksistem antrean digitalpendaftaran onlinehingga layanan telemedicine dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.

“Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari transformasi. Dengan sistem yang terintegrasipelayanan bisa lebih cepattransparandan akurat,” katanya.

Di sisi lainpelayanan keperawatan juga harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungandengan memperhatikan aspek fisikpsikologissosialhingga spiritual pasien. Rumah sakitlanjutnyawajib menyediakan lingkungan yang bersihamandan nyaman bagi pasien maupun keluarga.

Komisi V juga menekankan pentingnya tata kelola rumah sakit yang transparan dan akuntabel. Seluruh proses pelayanan perlu dievaluasi secara berkala melalui indikator mutu dan tingkat kepuasan pasien agar RSUD Provinsi NTB mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan sistem kesehatan saat ini.

“Manajemen lama bukan berarti tidak bagus. Namun manajemen yang baru harus melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Pelayanan harus ramahbahkan mulai dari tingkat paling bawah,” ujar Jamhur.

Ia berharapdengan kepemimpinan dan manajemen yang baruRSUD Provinsi NTB dapat menjadi rumah sakit yang lebih maju dan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat NTB.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu harus dilaksanakan sebaik mungkin,” pungkasnya. (F*)

Ket. Foto:

Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTBHM. Jamhur. (HarianNus/fit)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Muazzim Akbar Kini Pimpin DPW PAN Bali, Targetkan Raih Kursi di Pemilu 2029

Mataram - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menunjuk H. Muazzim Akbar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Bali. Penyerahan...

Masyarakat Bisa Urus Roya di Hari Pertama 2026: Terima Kasih Telah Memberikan Layanan di Hari Libur

Jakarta - Masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan pada hari pertama Tahun 2026. Hal ini dirasakan langsung oleh Wibawawarga Kelapa GadingJakarta Utarayang mengurus administrasi...

Kuasa Hukum Ipda Aris Soroti Kejanggalan Proses Hukum Kasus Kematian Brigadir Nurhadi 

Mataram -  Kuasa hukum terdakwa Ipda I Gede Aris Chandra Widianto,  dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi di Gili TrawanganI Gusti Lanang BratasutaS.H.M.H.menilai banyak kejanggalan...

Abubakar: Pembangunan Dermaga Gili Gede untuk Majukan Pariwisata Lombok Barat

Lombok Barat – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok BaratH. Abu Bakarangkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang dinilai tidak berimbang mengenai proyek pembangunan dermaga wisata...

BMKG: Hujan Lebat Mengintai Sejumlah Wilayah, Warga Diminta Waspada

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada 27...