Mataram – Pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) pada musim haji 1446H/2025M tidak berjalan mulus. Sejumlah jamaah harus menelan kekecewaan karena visa haji mereka belum juga diterbitkan hingga waktu keberangkatan tiba.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTBTGH. Patompo Adnanmenyayangkan keterlambatan tersebut dan menilai hal ini sebagai preseden buruk dalam penyelenggaraan ibadah haji yang sudah rutin digelar setiap tahun. Ia menekankan bahwa tertundanya keberangkatan bisa berdampak serius secara psikologis maupun sosial terhadap para jjmaahterutama yang sudah lanjut usia.
“Kita sangat menyayangkan ini terjadi. Selama puluhan tahun pemberangkatan haji sudah dilakukan ratusan kalitapi masih saja ada masalah seperti ini. Ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Agama,” tegas politisi PKS ituSenin (5/5/2025).
TGH. Patompo juga menyoroti efek domino dari penundaan inimulai dari stres hingga tekanan sosial yang dialami jamaah. “Di Lombokbiasanya jamaah sudah melakukan ziarah pamitsudah minta doa dari keluarga dan tetangga. Ketika keberangkatan tertundaitu jadi beban mental tersendiri,” ungkapnya.
Ia pun mendesak Kementerian Agamasebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)untuk segera menyelesaikan persoalan pem-visa-an ini dan memberikan kejelasan kepada publik.
Menanggapi hal tersebutKetua Tim Bina Haji Kanwil Kemenag NTBSyukrimenegaskan bahwa proses pemberangkatan tetap berjalan dan pihaknya tengah bekerja keras memastikan seluruh jamaah bisa berangkat. “Tim kami hampir tidak tidur sejak kloter pertama diberangkatkan. Kami tetap optimis seluruh jamaah Calon haji NTB yang berjumlah 4.499 orang akan berangkat sesuai rencana,” ujarnya.
Kemenag NTB juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihaktermasuk melakukan mitigasi risiko dengan merotasi jamaah dari kloter lain dalam satu kabupaten untuk menghindari kendala administratif.
Meski demikianketidakpastian yang dialami sebagian jamaah tetap menyisakan tanda tanya besar. DPRD NTB meminta agar Kemenag memberikan jaminan kepastian dan segera menuntaskan persoalan visaagar ke depan tidak lagi terjadi hal serupa. (F3)
