Mataram – Pemberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) pada musim haji 1446H/2025M tidak berjalan mulus. Sejumlah jamaah harus menelan kekecewaan karena visa haji mereka belum juga diterbitkan hingga waktu keberangkatan tiba.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Patompo Adnan, menyayangkan keterlambatan tersebut dan menilai hal ini sebagai preseden buruk dalam penyelenggaraan ibadah haji yang sudah rutin digelar setiap tahun. Ia menekankan bahwa tertundanya keberangkatan bisa berdampak serius secara psikologis maupun sosial terhadap para jjmaah, terutama yang sudah lanjut usia.
“Kita sangat menyayangkan ini terjadi. Selama puluhan tahun pemberangkatan haji sudah dilakukan ratusan kali, tapi masih saja ada masalah seperti ini. Ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Agama,” tegas politisi PKS itu, Senin (5/5/2025).
TGH. Patompo juga menyoroti efek domino dari penundaan ini, mulai dari stres hingga tekanan sosial yang dialami jamaah. “Di Lombok, biasanya jamaah sudah melakukan ziarah pamit, sudah minta doa dari keluarga dan tetangga. Ketika keberangkatan tertunda, itu jadi beban mental tersendiri,” ungkapnya.
Ia pun mendesak Kementerian Agama, sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), untuk segera menyelesaikan persoalan pem-visa-an ini dan memberikan kejelasan kepada publik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Bina Haji Kanwil Kemenag NTB, Syukri, menegaskan bahwa proses pemberangkatan tetap berjalan dan pihaknya tengah bekerja keras memastikan seluruh jamaah bisa berangkat. “Tim kami hampir tidak tidur sejak kloter pertama diberangkatkan. Kami tetap optimis seluruh jamaah Calon haji NTB yang berjumlah 4.499 orang akan berangkat sesuai rencana,” ujarnya.
Kemenag NTB juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melakukan mitigasi risiko dengan merotasi jamaah dari kloter lain dalam satu kabupaten untuk menghindari kendala administratif.
Meski demikian, ketidakpastian yang dialami sebagian jamaah tetap menyisakan tanda tanya besar. DPRD NTB meminta agar Kemenag memberikan jaminan kepastian dan segera menuntaskan persoalan visa, agar ke depan tidak lagi terjadi hal serupa. (F3)
