Jakarta – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik IndonesiaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan tiga transformasi dalam layanan dan organisasi sebagai kado kemerdekaan bagi masyarakat. Ketiga transformasi tersebut meliputi layanan Pengukuran TerjadwalPeralihan Hak Terintegrasidan penerapan sistem Organisasi Berbasis Wilayahyang diluncurkan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat pada Senin (17/08/2026).
“Dengan suasana yang baik pada 17 Agustus 2026 inisaya nyatakan pelayanan Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian 10 hari efektif diberlakukan mulai hari ini. Kemudian Pengukuran Terjadwalmeskipun sudah banyak yang berjalankita nyatakan efektif juga hari ini di 446 kantor. Ini kado buat rakyat Indonesia,” ujar Menteri ATR/Kepala BPNNusron Wahid.
Transformasi pertama dihadirkan lewat layanan Pengukuran Terjadwal dalam proses pendaftaran tanahyang menetapkan masa tunggu pengukuran maksimal tujuh hari dan penyelesaian berkasnya dalam lima hari. Selanjutnyatransformasi melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau balik namamenargetkan keseluruhan prosesnya selesai maksimal 10 hari. Transformasi ketiga dilakukan dalam tubuh Kementerian ATR/BPNyakni penerapan Organisasi Berbasis Wilayah yang menetapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru di 10 Kantahdengan penataan jabatan Kepala Seksi (Kasi) berdasarkan wilayah kecamatan atau kelurahan.
Peluncuran tiga transformasi tersebut ditandai dengan penekanan tombol oleh Menteri ATR/Kepala BPNdidampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPNOssy Dermawan; Sekretaris Jenderal ATR/BPNDalu Agung Darmawan; Inspektur Jenderal ATR/BPNPudji Prasetijanto Hadi; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT)Asnaedi; serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR)Virgo Eresta Jaya.
Dalam kesempatan tersebutMenteri Nusron menegaskan bahwa transformasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk memastikan pelayanan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnyatransformasi pelayanan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Esensi pelayanan publik adalah menciptakan kepuasan masyarakat karena pelayanan publik itu hak dasar daripada warga negara. Kita sebagai pemerintahsebagai aparatur negara harus memberikan hak dasar warga negara,” tegas Menteri Nusron.
Untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan transformasi layanan dan organisasi17 Kepala Kantah yang menjadi lokasi pilot project fase I Peralihan Hak Terintegrasi atau balik namadalam kesempatan ini melakukan penandatanganan Pakta Integritas. Enam Kepala Kantah melakukan penandatanganan secara langsungyaitu dari Kantah Kota Administrasi Jakarta BaratJakarta UtaraJakarta PusatJakarta SelatanKota Tangerang Selatandan Kota Depok.
Sementara itu11 Kepala Kantah lainnya melakukan penandatanganan secara daringyakni Kantah Kota Surabaya IKabupaten MalangKota SemarangKabupaten SemarangKota BatamKota PontianakKota SamarindaKabupaten BadungKabupaten BulelengKota Makassardan Kota Kupang. Pakta Integritas juga ditandatangani oleh Dirjen PHPTAsnaedi.
“Asas kita melakukan inovasi ini adalah memberikan kepastian sama masyarakatkapan masalahnya selesai kalau dia datang ke BPN. Jadi tidak boleh orang datang ke BPN itu tidak ada kepastian kapan masalahnya selesai,” tutur Menteri Nusron.
Turut hadir dalam acara Launching Transformasi Layanan dan Organisasi iniPejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI JakartaBantendan Jawa Barat beserta para Kepala Kantah; Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran; Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Wali Kota Jakarta Barat beserta Forkopimda. (MW/JR)
