Lombok Barat – Bupati Lombok Barat terpilih, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih dari praktik transaksional. Salah satu langkah awal yang diambil adalah memastikan tidak ada urunan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk biaya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.
LAZ menegaskan, jika ada pihak yang mengaku sebagai tim sukses dan meminta dana dari OPD untuk biaya pelantikan atau menjanjikan jabatan tertentu, hal tersebut tidak mencerminkan semangat membangun birokrasi yang profesional. "Orang yang melakukan hal itu ingin merusak prinsip meritokrasi yang kami junjung tinggi," kata LAZ kepada wartawan, Senin (27/1).
H. Lalu Ahmad Zaini bersama wakilnya, Hj. Nurul Adha, akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada 6 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini dilakukan serentak dengan kepala daerah lain yang pilkadanya tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi.
LAZ memastikan bahwa tim sukses, bahkan anggota keluarganya, tidak akan memanfaatkan situasi untuk menawarkan jabatan dengan cara transaksional. "Birokrasi Lombok Barat akan ditata dengan landasan meritokrasi dan kinerja. Tidak ada istilah orang bupati atau orang dekat tim sukses. Semua didasarkan pada sistem dan prestasi kerja," ujarnya.
Terkait biaya pelantikan dan seremoni penyambutan, LAZ menegaskan bahwa seluruh anggaran tidak akan dibebankan kepada OPD. Ia meminta para kepala OPD untuk segera melapor jika ada yang mengatasnamakan dirinya, tim sukses, atau wakil bupati, Hj. Nurul Adha, untuk meminta dana.
Pada akhir tahun lalu, saat menghadiri kegiatan refleksi akhir tahun, LAZ mengungkapkan visinya tentang pemerintahan yang solid dan profesional. Ia memastikan bahwa tidak akan ada istilah “dua matahari” dalam pemerintahannya. Semua kebijakan daerah akan dirumuskan bersama dengan wakil bupati, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Kepada seluruh pejabat, kami minta tetap bekerja dengan tenang dan berfokus pada kinerja. Penilaian terhadap birokrasi murni akan kami lakukan berdasarkan hasil kerja, tanpa intervensi dari keluarga atau tim sukses kami," tegasnya.
Setelah pelantikan, LAZ-Adha akan mulai bekerja efektif pada 10 Februari 2025. Agenda hari itu mencakup apel seluruh ASN lingkup Pemkab Lombok Barat, sidang paripurna serah terima jabatan dari Pj. Bupati Lombok Barat ke Bupati Lombok Barat, rapat pimpinan perdana dengan kepala OPD, serta kegiatan pesta rakyat dan istigosah.
Dengan komitmen ini, LAZ-Adha optimistis bisa membawa Lombok Barat menuju pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (F3)
Ket. Foto:
Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini dan Hj. Nurul Adha saat mendeklarasikan pasangan LAZADHA. ()
