Pengawasan Terminal Mandalika, Abdul Hadi Pastikan Layanan dan Penataan Angkutan Tertib

Mataram – Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Lombok–NTB, H. Abdul Hadi, melakukan kunjungan pengawasan ke Terminal Tipe A Mandalika guna memastikan kualitas pelayanan transportasi darat di Nusa Tenggara Barat berjalan optimal.

Dalam kunjungannya, Abdul Hadi meninjau langsung sejumlah fasilitas pendukung terminal, mulai dari ruang tunggu penumpang, toilet, hingga tempat ibadah. Pengawasan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi DPR RI dalam memastikan infrastruktur transportasi yang dibangun pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat.

Terminal Mandalika sendiri telah mulai beroperasi sejak 1 Maret 2026, bertepatan dengan momentum arus mudik Lebaran. Meski belum diresmikan secara formal oleh Menteri Perhubungan RI, operasional terminal sudah berjalan dan saat ini masih dalam tahap penyesuaian.

Abdul Hadi menilai secara umum infrastruktur terminal telah rampung dan menunjukkan kemajuan signifikan. Aktivitas penumpang yang sebelumnya tidak tertata kini mulai teratur, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan.

Namun demikian, ia menyoroti masih adanya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), khususnya di wilayah Pulau Lombok seperti bemo kuning dan mobil engkel tujuan Lombok Timur, yang belum sepenuhnya tertib administrasi.

“Masih ada kendaraan yang izinnya sudah kedaluwarsa. Ini yang harus kita tata bersama. Ke depan, para pengusaha transportasi diharapkan bisa memanfaatkan fasilitas terminal ini dan melihat peluang usaha yang ada,” ujarnya.

Selain itu, Abdul Hadi juga menerima sejumlah masukan dari penumpang, sopir, dan pelaku usaha terkait kebutuhan penambahan fasilitas. Di antaranya penambahan toilet dan musalla di area luar terminal, serta penataan pedagang dan penyedia jasa agar lebih rapi dan terkelola dengan baik.

“Kita ingin semua pelayanan jasa tertata, tidak ada lagi rebutan penumpang yang menimbulkan ketidaknyamanan. Semua kendaraan, baik angkutan AKDP maupun angkutan dalam kota, harus memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB, Boy Nurdin, menjelaskan bahwa sejak resmi beroperasi pada 1 Maret 2026, Terminal Mandalika menunjukkan perkembangan positif dalam hal keteraturan dan sistem pelayanan.

“Terminal ini sudah beroperasi dengan baik. Keteraturan penumpang, baik yang naik maupun turun, termasuk sistem pembelian tiket sudah tertib. Bahkan porter sudah diseragamkan. Ini harus kita pertahankan,” katanya.

Boy juga mengungkapkan pihaknya telah menerapkan sistem zonasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Penumpang tanpa tiket hanya diperbolehkan berada di area tertentu, sementara ruang tunggu disediakan khusus bagi penumpang bertiket. Fasilitas seperti toilet juga disesuaikan dengan pembagian zonasi tersebut.

Boy mengakui keberadaan terminal bayangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu dibenahi secara bertahap.

“Terminal bayangan memang sudah mulai berkurang, tetapi ini masih menjadi PR bersama. Kami perlu dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para operator, agar seluruh aktivitas angkutan terpusat di terminal resmi,” tegas Boy. 

Keberadaan Terminal Tipe A Mandalika dengan segala fasilitas dan sarana yang ada  diharapkan menjadi mode transportasi darat yang aman dan nyaman di Nusa Tenggara Barat. (F3)

Ket. Foto:

Anggota Komisi V DPRD RI H. Abdul Hadi didampingi Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB, Boy Nurdin, saat meninjau di lokasi kedatangan penumpang Terminal Tipe A Mandalika. ()

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Keamanan SPBE Jadi Fondasi Pemerintahan Digital, Wagub NTB Tekankan Audit dan Integrasi Sistem

Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan SPBE/Pemerintah Digital Provinsi NTB yang...

Kejati  NTB Tahan HK dalam Kasus Dana Siluman Pokir Dewan

Mataram -  Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melalui Bidang Tindak Pidana Khusus kembali menahan satu orang tersangka berinisial HK dalam kasus dugaan gratifikasi dana siluman...

Datangi DPRD NTB, Forum Nelayan Tuntut 6 hal ini

Mataram – Ketua Forum Nelayan Lombok (Fornel), Rusdi Ariobo, mengungkapkan sejumlah tuntutan penting mewakili aspirasi para nelayan kecil di wilayah Lombok Timur. Dalam pernyataan...

Gubernur NTB Tegaskan Arah Pembangunan: Fokus Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Pariwisata Kelas Dunia

Mataram -  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H.L. Muhamad Iqbal, menegaskan tiga fokus utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) NTB,...

Hj. Nanik Suryatiningsih Tegaskan Tak Pernah Terima Dana Siluman, Dukung Kejati Usut Tuntas Kasus Fee Pokir DPRD NTB 

Mataram – Polemik dugaan beredarnya dana siluman berupa fee proyek Pokok Pikiran (Pokir) di kalangan Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memanas. Hingga...