Mataram – Hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Nusa Tenggara Barat mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)Made Selametmenyebut
inisiatif tersebut merupakan bentuk nyata pemenuhan hak dasar masyarakatkhususnya di bidang pendidikan. Namunia juga menyoroti tantangan besar yang perlu diantisipasiterutama soal pengawasan dan keberlanjutan program.
“Tujuan sekolah rakyat ini bagussupaya masyarakat kecil mendapat hak pendidikannya. Tapi saya masih ragu pada keberlangsungannyaterutama karena pengawasan terhadap anak-anak yang tinggal di asrama itu sangat berat,” ujar MadeSelasa (7/10/2025)di Mataram.
Made mencontohkan pengalamannya sebagai Ketua Yayasan yang mengelola sebuah panti asuhan. Ia mengakumengurus 60 anak saja sangat menantangapalagi dalam sistem pendidikan berasrama seperti yang diterapkan di sekolah rakyat. Menurutnyapengawasan 24 jam memerlukan tenaga pendidik dan pembimbing yang bukan hanya profesionaltapi juga memiliki jiwa kemanusiaan dan komitmen tinggi.
“Anak-anak ini tinggal bersama. Mereka mulai masuk masa pubertas. Kalau pengawasannya tidak ketatbisa timbul masalah besar. Ini bukan soal belajar sajatapi juga pembentukan perilakukedisiplinandan kontrol sosial,” tegasnya.
Menanggapi berbagai tantangan tersebutMade mengusulkan alternatif lain. Ia mendorong agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap tinggal di rumah bersama orang tuatetapi dijamin mendapatkan pendidikan yang benar-benar gratis tanpa pungutan apapun.
“Biarkan mereka tinggal di rumahbisa bantu ibunyadan tetap sekolah. Tapi pastikan semua biaya pendidikan mereka nol rupiah. Tidak hanya SPPtapi juga bukuseragamalat tulisbahkan les tambahan kalau perlu. Itu yang harus ditanggung negara,” tandasnya.
Ia menilai pendekatan ini akan memperkuat peran keluarga dalam pengawasansekaligus mengurangi risiko sosial yang mungkin muncul di sistem asrama.
Politisi PDIP ini juga menekankan pentingnya validasi data penerima manfaatagar program sekolah rakyat tepat sasaran. Menurutnyaintervensi harus berbasis data yang akurat dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau datanya tidak validyang terjadi justru pemborosan anggaran. Padahal dana untuk pengawasan di sekolah rakyat itu sangat besar,” katanya.
Made menilai pengawasan menjadi kunci agar program ini tidak menyimpang dari tujuan awal Presiden Prabowo untuk pemerataan akses pendidikan nasional. Karenanyaia mendorong adanya pengawasan terpadu dari semua pihakbaik legislatifeksekutifmaupun lembaga swadaya masyarakat.
“Kalau salah kelolaini bisa jadi bumerang. Maka perlu orang-orang yang punya komitmenjiwa pembimbingdan betul-betul niat mengabdi,” ujarnya.
Ia mendorong agar setiap program pendidikan berbasis rakyat tidak hanya digulirkan sebagai formalitastetapi benar-benar diikuti dengan perencanaan matangpendanaan cukupserta pengawasan melekat.
“Jangan sampai niat baik ini gagal hanya karena masalah pengawasan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Kita harus jaga sama-sama,” pungkas Made Slamet. (F3)
Ket. Foto:
Anggota Komisi V DPRD NTBMade Slamet. (Ist)
