Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan rencana menjadikan kawasan Senggigi di Lombok Barat dan Kuta di Lombok Tengah sebagai pusat konektivitas transportasi laut. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan, langkah awal yang telah dilakukan yakni pengurusan izin operasional kapal cepat untuk rute Bali – Senggigi dan Bali – Kuta.
Gagasan ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI asal Dapil NTB II, H. Abdul Hadi, SE, MM. Menurutnya, sebagai daerah kepulauan, pengembangan transportasi laut di NTB sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat.
Meski demikian, Abdul Hadi mengingatkan pentingnya penyelarasan rencana tersebut dengan regulasi pembangunan yang berlaku. Ia menekankan perlunya penguatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Itu inisiatif yang sangat baik, terutama dalam hal angkutan orang. Namun tetap harus menyesuaikan dengan RPJPD dan RTRW kita di NTB,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/4).
Ia menambahkan, untuk wilayah Senggigi saat ini sudah tersedia pelabuhan cepat yang melayani rute ke Padangbai, Bali. Hanya saja, fasilitas pendukung pelabuhan perlu ditingkatkan agar dapat berfungsi optimal sebagai hub.
Sebaliknya, di kawasan Kuta, infrastruktur pelabuhan masih sangat terbatas. Yang ada saat ini adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang di Kecamatan Pujut. Karena itu, Abdul Hadi menilai rencana menjadikan Kuta sebagai hub maritim harus didukung perencanaan yang lebih komprehensif dan sinergi dengan pemerintah pusat.
“Usulan bisa mulai disampaikan dalam tahapan awal pembahasan APBN 2026. Kita berharap kondisi fiskal memungkinkan untuk mendukungnya,” kata politisi Fraksi PKS sekaligus mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Sebelumnya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya konektivitas laut sebagai bagian dari upaya menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia. Menurutnya, inisiasi ini merupakan satu dari tiga prioritas utama Pemprov NTB, selain pengentasan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan.
“Kita harap dalam satu hingga dua bulan ke depan, izin rute kapal cepat dari Bali ke Senggigi dan Kuta sudah keluar. Sehingga dua titik ini bisa menjadi simpul utama akses laut menuju Bali, Labuan Bajo, Teluk Saleh, Teluk Bima, Pantai Pink dan lainnya,” ujarnya.
Iqbal juga menyebut rencana pengembangan transportasi laut akan dilengkapi dengan moda seaplane atau pesawat amfibi. Kementerian Perhubungan dan Pemprov NTB kini tengah dimintai masukan oleh Kementerian Keuangan dalam penyusunan regulasi baru terkait moda ini. Seaplane dinilai penting mengingat karakteristik NTB sebagai provinsi kepulauan.
