Mataram – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025Senin (22/6/2026).
Ketua DPRD Provinsi NTBBaiq Isvie Rupaedayang memimpin jalannya paripurna menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah agar pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari serapan anggaran dan ketebalan laporan administratifmelainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Baiq Isvie mengatakanrapat paripurna bukan sekadar forum formal antara eksekutif dan legislatiftetapi ruang pertanggungjawaban moralevaluasi peradabansekaligus refleksi atas sejauh mana amanah rakyat telah ditunaikan melalui kebijakanprogramdan penganggaran daerah.
“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyatharapan petaninelayangurutenaga kesehatanhingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuhruang berkaryadan masa depan yang lebih baik,” kata Baiq Isvie.
Baiq Isvie menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terseraptetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Pembangunan dinilai bermakna ketika layanan publik semakin mudahusaha masyarakat berkembangpendidikan membaikkesehatan semakin terjangkaudan kesejahteraan meningkat.
Baiq Isvie juga menyampaikan apresiasi atas ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun demikianDPRD menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleksmulai dari ketidakpastian ekonomi globaldisrupsi teknologiperubahan sosial yang cepatkesenjangan kualitas sumber daya manusiahingga meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.
Karena ituDPRD menilai NTB membutuhkan mindset switching dalam tata kelola pembangunan. Paradigma lama yang hanya berorientasi pada serapan anggarankepatuhan proseduraldan laporan administratif dinilai sudah tidak lagi memadai. Pemerintahan ke depan harus bergerak dari sekadar government spending menuju public value creationdari administrative management menuju strategic impact leadershipserta dari pola kerja business as usual menuju budaya entrepreneurial excellence.
Konsep itu disebut DPRD sebagai Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreamingyakni cara berpikir birokrasi yang lebih adaptifcepat membaca perubahanberani mengambil keputusanmampu menciptakan solusidan kuat dalam orientasi hasil. Menurut DPRDpola pikir ini tidak berarti semua aparatur harus menjadi pebisnismelainkan menumbuhkan mentalitas kepemimpinan yang inovatifproblem solvingdan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap penyelesaian persoalan publik.
“Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Birokrasi harus adaptifagileinovatifdan memiliki ownership mindset yang kuat. Aparatur tidak boleh hanya bertanya ‘apa tugas saya’tetapi harus berpikir ‘apa solusi terbaik untuk rakyat’,” tegas Baiq Isvie.
Baiq Isvie juga menekankan perlunya pejabat publik yang tidak hanya sibuk mengelola programtetapi mampu melahirkan dampak. Pembangunanmenurut DPRDtidak cukup berhenti pada outputtetapi harus bergerak ke outcome hingga impact. Untuk itucritical thinking dinilai harus menjadi arus utama pembangunan NTB ke depan.
Lebih lanjutBaiq Isvie menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya tumbuh dalam laporan statistikmelainkan pembangunan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika rakyat merasakan pelayanan semakin mudahpendidikan semakin baikkesehatan semakin terjangkaudan peluang ekonomi semakin terbukamaka di situlah pembangunan menemukan maknanya.
Baiq Isvie juga menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga disebut sebagai dua pilar penting tata kelola daerah yang tidak hadir untuk saling berhadapanmelainkan saling menguatkan dan menyempurnakan. DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasipenganggarandan pengawasan secara objektifkritisnamun tetap konstruktif demi memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Menutup pandangannyaDPRD menyatakan bahwa NTB adalah daerah yang kaya potensikaya sumber dayakaya semangatdan kaya masa depan. Karena ituyang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berpikir besarbekerja cerdasbergerak cepatdan mengeksekusi program pembangunan dengan excellence.
“Jika keberanian itu dimiliki bersamamaka NTB tidak hanya akan tumbuhtetapi melompat,” tutup Baiq Isvie.
Dalam rapat tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengubah orientasi tata kelola pemerintahan dari sekadar mengejar tertib administrasi menuju pemerintahan yang berfokus pada kinerjasubstansi programdan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannyaGubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB atas berbagai masukanpemikiranserta kritik konstruktif yang diberikan selama proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnyasinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam memperkuat upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di NTB.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang secara rutin memberikan masukanpemikiranbaik secara resmi maupun dalam komunikasi sehari-hari. Banyak hal baru yang menjadi tantangan bagi kamidan itu semua akan memperkuat upaya-upaya kami ke depan,” ujar Gubernur Iqbal.
Gubernur Iqbal mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi pemerintahan masih cenderung terlalu fokus pada aspek administratifsementara substansi pelayanan publik sering kali belum menjadi orientasi utama. Padahalmenurutnyaadministrasi seharusnya menjadi alat untuk melayani substansibukan justru menghambat tujuan pembangunan.
“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasibelum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang substansi harus kalahtujuan harus kalahkarena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasilah yang melayani substansibukan sebaliknya,” tegasnya.
Karena ituGubernur Iqbal menilai pemerintahan ke depan harus lebih lincahadaptifdan memiliki agility dalam merespons perubahan yang sangat cepat. Ia menegaskanpemerintah tidak bisa lagi hanya bekerja dengan pola lama yang terlalu kaku dan prosedural.
“Perubahan terjadi sangat cepat. Kalau kita hanya fokus pada administrasikita tidak akan pernah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi. Kita membutuhkan pemerintahan yang agilepemerintahan yang lincahadaptifdan mampu bergerak cepat,” katanya.
Gubernur Iqbal juga memperkenalkan pendekatan coherent governmentyaitu pemerintahan yang dijalankan secara terintegrasiefektifdan berorientasi pada pelayanan. Menurutnyapemerintah harus bekerja layaknya organisasi modern yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang harus dilayani.
“Pemerintahan ini harus dijalankan dengan orientasi pelayanan. Kita harus sadar siapa yang kita layanisiapa customer kitadan kepada siapa seluruh kerja-kerja pemerintah ini ditujukan. Jawabannya adalah rakyat. Karena itufokus utama kita haruslah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebutGubernur Iqbal juga menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk melakukan refocusing program dan anggaran. Karena itupemerintah provinsi bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar lebih terfokus pada agenda-agenda prioritas.
Ia menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan NTB ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utamayakni penanganan kemiskinanketahanan pangandan pariwisata. Ketiga sektor inikata Gubernur Iqbalakan menjadi penggerak utama pembangunan daerahsementara sektor-sektor lainnya harus dirancang untuk menopang dan memperkuat pencapaian tiga prioritas tersebut.
“Kita butuh refocusing. Karena itu kami mendorong agar kamus program dan menu kegiatan segera dituntaskansehingga pembahasan bersama DPRD menjadi lebih mudah dan semua program yang dirancang bisa selaras dengan visi pemerintahan. Pada akhirnyakita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utamayaitu penanganan kemiskinanketahanan pangandan pariwisata,” jelasnya.
Ia menggambarkan ketiga sektor prioritas itu sebagai formasi utama dalam pembangunan daerahsementara sektor lainnya berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai secara bersama-sama.
Menurut Gubernur Iqbalkejelasan fokus program dan anggaran juga penting agar masyarakat dapat dengan mudah membaca arah kebijakan pemerintah. Ia ingin peta anggaran daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Kita perlu menjelaskan arah program dan arah anggaran secara lebih terangsupaya masyarakat bisa melihat dengan mudah bahwa anggaran kita benar-benar fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Dalam penjelasannya terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2025Gubernur Iqbal juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnyakeberhasilan mempertahankan opini WTP patut disyukurinamun tidak boleh membuat pemerintah merasa puas berlebihan.
Ia menegaskan bahwa opini WTP pada dasarnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi ketentuan secara administratif dan akuntansi. Namun demikianWTP belum otomatis menggambarkan kualitas kinerja maupun dampak substansial pembangunan terhadap masyarakat.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini jangan sampai membuat kita bangga berlebihan dan puas berlebihan. WTP itu baru menunjukkan bahwa kita benar secara administratif. Sementara pertanyaan apakah kita sudah benar secara substansiapakah kinerja kita sudah benar-benar berdampakitu adalah soal lain yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh WTP,” tegas Gubernur.
Karena itupemerintah daerah ke depan ingin memastikan bahwa tata kelola keuangan tidak hanya baik dari sisi administrasitetapi juga kuat dari sisi kinerja dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Harapan kita ke depan bukan hanya WTPtetapi juga bagaimana kinerja kita bagussubstansinya bagusdan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB saat ini masih belum cukup lincah dalam menghadapi perubahan. Menurutnyabudaya kerja birokrasi selama ini masih terlalu terbiasa dengan rutinitas administrasisementara orientasi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang belum sepenuhnya tertanam.
“Saya harus mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi masih belum memiliki agilitybelum cukup luwesbelum cukup agile. Karena yang terlalu lama dipelajari adalah administrasibukan substansi pembangunan. Ini yang sedang kami benahi,” katanya.
Ia pun meminta dukungan dari DPRD NTB agar proses pembenahan birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Menurutnyaperubahan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh eksekutif tanpa dukungan legislatif.
“Kami sedang berubahkami sedang berbenah. Karena itu kami mohon bantuan dan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian di DPRD. Pembenahan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran dari legislatif,” ujar Iqbal.
Ia menambahkansemangat pembenahan tersebut harus menjadi gerakan bersama antara eksekutif dan legislatifkarena pemerintahan pada hakikatnya dijalankan oleh keduanya secara bersamaan.
“Pemerintahan hari ini bukan hanya eksekutiftetapi eksekutif dan legislatif. Kalau kita berdua berbenah bersamainsyaallah tiga pilar program yang kita cita-citakan akan bisa terwujud,” tegas gubernur.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama Wakil Ketua H. Lalu WirajayaH. Yel Agi dan H. Muzihir itu dihadiri langsung oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad IqbalAnggota DPRD NTBPimpinan OPD Pemprov NTB dan Forkopimda NTB. (F*)
Ket. Foto:
Pimpinan DPRD NTB bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam kegiatan rapat Paripurna DPRD NTB. (Ist)
