Didampingi Kuasa Hukum, Pemilik Sah Bongkar Pagar Bumbangku Beach Cottage

Lombok Tengah – Sengketa lahan di kawasan wisata Pantai BumbangkuDusun BumbangkuDesa MertakKecamatan PujutKabupaten Lombok Tengahkembali memanas. Pada Rabu9 April 2025Nurdin DinoSH.MH.kuasa hukum Sahnun Ayitna Dewi (Bu Nunung)memimpin langsung pembongkaran pagar yang didirikan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Pembongkaran pagar tersebut dilakukan setelah tim hukum Bu Nunung mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada berbagai pihak terkaittermasuk pemerintah desa setempat dan Polres Lombok Tengah. Langkah ini diambil untuk menegaskan kembali bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tercatat atas nama Bu Nunung tetap sah dan tidak pernah dibatalkan oleh pihak yang berwenang melakukan pembatalan SHM.

“Hari ini kami melakukan pembongkaran pagar yang dipasang oleh oknum yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Berdasarkan data yang kami milikitidak ada satu pun dokumen sah yang membatalkan sertifikat hak milik atas nama Ibu Sahnun Ayitna Dewi,” ujar Nurdin Dino dengan tegas saat memimpin pembongkaran di lokasi.

Dino juga menekankan bahwa langkah ini bukanlah tindakan sewenang-wenangmelainkan upaya untuk melindungi hak kepemilikan yang sah. Ia mengingatkan agar setiap pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum yang sesuai.

“Jika ada yang merasa dirugikansilakan melaporkan ke pihak berwenang. Namunjika pagar ini dibangun lagikami siap untuk membongkarnya kembali. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga hak klien kami benar-benar dihormati,” tegas Dino.

Lahan seluas 1,73 hektare yang terletak di kawasan strategis pariwisata Pantai BumbangkuLombok Tengah ini sudah lama menjadi objek sengketa antara Bu Nunung dan pihak yang mengaku sebagai pemilik sah. Meskipun demikiansertifikat tanah atas nama Bu Nunung tetap sah dan belum ada bukti atau dokumen yang membatalkan hak kepemilikan tersebut. Karenanya Dino mendorong agar persoalan ini dibawa ke meja hijau. "Kalau merasa ini miliknya gugat saja di PTUN," ungkapnya.

Di akhir – akhir pembongkarandua orang pria yang mengaku dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan
datang ke lokasi. Mereka adalah Lalu Srijanim yang mengaku sebagai penjaga dan Lalu Wahyu yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Sudinpihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Keduanya berusaha untuk menghentikan pembongkaran.

Saat ditanya dokumen apa yang menjadi dasar mereka melakukan pemagaran dan penghentian pembongkaran pagar. Keduanya tidak bisa menunjukkan dengan alasan tidak membawa dokumen yang dimaksud.

SementaraLalu Wahyu yang dimintai Surat Kuasa dari Sudin tidak bisa menunjukkan bukti fisiknya. Ia mengaku diberikan kuasa oleh Sudin secara lisan melalui saluran telfon.

"Saya belum pernah bertemu Sudinsaat ini beliau sedang ada di Jakartasaya dikuasakan oleh Sudin. Saya kontak telfon jadi saya dikuasakan lisan," akunya.

Saat dicerca pertanyaan bagaiman bisa mengaku sebagai orang yang dikuasakan tanpa ada surat kuasa yang sah secara hukumia tidak bisa menjawab dan langsung mengelak meninggalkan sejumlah wartawan yang mewawancarai dirinya.

Persoalan ini diharapkan menemukan titik terang mengingat kawasan tersebut kini menjadi obyek wisata yang sedang berkembang. (F3)

Ket. Foto:
1. Pembongkaran pagar Bumbangku Beach Cottage. ()
2. Nurdin Dino SHMHKuasa Hukum Bu NunungLalu Wahyu dan Lalu Srijanim saat berdebat soal kepemilikan lahan lokasi pembongkaran pagar. ()

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Anggota DPR RI Abdul Hadi Tanggapi Banjir di Lombok: Pemerintah Harus Bertindak Cepat dan Strategis

Jakarta – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau LombokAbdul Hadi menyampaikan keprihatinan mendalam dan turut berempati terhadap warga masyarakat yang terdampak bencana...

Konsultan Hukum DPRD NTB Sebut 15 Anggota Dewan yang Kembalikan Dana Tidak bisa Dipidana

Mataram - Dugaan penerimaan dana tidak sah yang menyeret 15 anggota DPRD NTB terus menjadi perhatian publik. Meski demikiandalam perspektif hukum pidanapenetapan tanggung jawab...

Kantor Pertanahan Kota Mataram Laksanakan Gelar Kasus Awal Pertanahan di Kecamatan Jempong Baru

Kantor Pertanahan Kota Mataram menggelar kasus awal permasalahan tanah di Jempong Baru untuk menelaah dokumen dan menentukan tindak lanjut.

Pengukuhan DWP, Wabup UNA : Mari Bersinergi Mewujudkan Lombok Barat Sejahtera Dari Desa

Lombok Barat - Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Barat mengikuti acara pengukuhan ketua dan pengurus DWP Kabupaten dan Kota masa bakti 2024-2029di Ruang Rapat...

Fornas VIII : KORMI Puji Peran AMDI Populerkan Olahraga Dansa 

Mataram - Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI)Adil Hakimmemberikan apresiasi tinggi kepada Asosiasi Masyarakat Dansa Indonesia (AMDI) atas kontribusi besarnya dalam memeriahkan Festival Olahraga...