Mataram – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG menyusul kasus dugaan keracunan ratusan siswa di Lombok Tengah.
Ketua Satgas MBG NTBFathul Ganimengatakan evaluasi akan mencakup seluruh tahapanmulai dari pemilihan bahan bakuproses pengolahan hingga pendistribusian makanan.
“Ini sebagai momentum untuk membenahiberbenah. Evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana memilah dan memilih makananlalu memprosesnya,” kata Fathul Gani yang juga Asisten III Setda Provinsi NTBJumat(11/9) di Mataram.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketepatan waktu distribusi. Menurutnyasetiap ompreng makanan sebenarnya telah diarahkan untuk diberi label waktunamun ketentuan tersebut belum dijalankan sebagaimana mestinya.
“Yang terpenting lagi distribusiwaktu mendistribusi. Jadi sudah diarahkan bahwa di tiap-tiap ompreng itu kan ada labeling waktudan itu tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Hal tersebut menjadi catatan serius bagi kepala dapur dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional SPPG.
Fathul menyebutjumlah penerima manfaat yang terdampak dalam kasus tersebut mencapai 351 orang. Sebagian masih menjalani observasi dan pemantauan medis.
“Perkembangan terakhir 351 orang. hampir ada beberapa yang masih butuh observasi lebih lanjut. Tiga jam kita tunggumudah-mudahan bisa membaik semuanya,” katanya.
Satgas MBG NTB memastikan SPPG yang bermasalah akan mendapatkan tindakan. Namunkeputusan terkait durasi penghentian atau suspend berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Jelas kalau sudah kejadian seperti ini kan pasti suspend. Cuma suspend-nya apakah nanti jangka waktu menengahpanjangitu tentu menjadi kewenangan BGN,” tegasnya.
Mengenai penyebab pasti kejadianpihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang telah diambil. Hasil pemeriksaan diharapkan diketahui dalam waktu dekat.
“Belum. Sampelnya sudah diambil dan dalam waktu dekatsecepatnyainsyaallah Senin kita lihat hasilnya,” jelas Fathul.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar lebih selektif menentukan menuterutama menghindari makanan yang berpotensi cepat basi apabila tidak dikelola dan didistribusikan secara tepat.
“Hindari mengolah makanan yang berpotensi cepat basiitu saja,” katanya.
Selain menu dan distribusisetiap SPPG wajib memenuhi persyaratan operasionaltermasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta fasilitas pengolahan limbah atau IPAL yang memenuhi ketentuan.
Profesionalitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pengelolaan SPPG harus melibatkan tenaga yang kompetenmulai dari ahli gizikepala dapur hingga SPPI.
“Pengelolanya harus profesionalbaik itu ahli gizinyakemudian asefnyakemudian kepala dapurdalam hal ini SPPI-nya itu betul-betul harus bisa memanage,” ujarnya.
Fathul menegaskankeamanan makanan tidak hanya ditentukan bahan baku dan proses memasaktetapi juga sistem distribusi. Bahan makanan harus sehat dan segardiolah dengan prosedur yang benarkemudian disalurkan dalam waktu yang tepat.
“Yang terpenting adalah bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang digunakan itu betul-betul sehatsegartentu dengan cara pengolahan yang baik dan pendistribusian yang tepat waktu,” katanya.
Ia menyebut standar waktu dari proses memasak hingga makanan didistribusikan maksimal sekitar tiga jam. Namunpenerapannya harus mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah NTB.
“Kalau tidak salahpaling lama standarnya maksimum tiga jam proses itu. Tapi kan ini melihatmakanya saya lihat orbitasitopografi wilayah kita harus diperhatikan juga,” jelasnya.
Menurutnyawaktu penerimaan makanan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan jadwal makan siswa. Sebagian sekolah menerima makanan pada pagi harisementara siswa SMP dan SMA umumnya mengonsumsi makanan pada siang hari dengan porsi lebih besar. (F*)
Ket. Foto:
Ketua Satgas MBG Provinsi NTBFathul Gani. (HN/fit)
