Mataram – Dugaan penerimaan dana tidak sah yang menyeret 15 anggota DPRD NTB terus menjadi perhatian publik. Meski demikiandalam perspektif hukum pidanapenetapan tanggung jawab tidak bisa didasarkan pada asumsimelainkan harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Konsultan Hukum DPRD NTBProf. Zainal Asikinmenjelaskan, dalam sistem hukum pidana nasionalseseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur kesalahanbaik dalam bentuk kesengajaan (mens rea) maupun kealpaansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
“Pertanyaan mendasar dalam kasus ini adalah apakah terdapat mens rea atau niat jahat dari 15 anggota DPRD tersebutserta apakah unsur tindak pidana yang dipersangkakan telah terpenuhi,” ujar Prof. Asikin sapaan akrabnya dalam acar jumpa persRabu 15 April 2026di Mataram.
Menurut Prof. Asikinfakta empiris menunjukkan bahwa ke-15 anggota DPRD tersebut secara sukarela mengembalikan dana yang diterima kepada aparat penegak hukum. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk itikad baik yang muncul dari kesadaran pribadi.
“Dalam perspektif hukumkhususnya pidanapengembalian secara sukarela ini mencerminkan tidak adanya mens rea atau niat jahat. Justru ini menunjukkan sikap kooperatif dan kesadaran hukum,” jelasnya.
Lebih lanjutProf. Asikin menyatakan bahwa hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh ke-15 anggota DPRD tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana yang dipersangkakan. Menurutnyadalam konteks hukum perdata punpihak yang beritikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.
“Berdasarkan fakta empiris dan yuridis yang adabelum dapat dibuktikan secara jelas bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi,” ujarnya.
Dengan demikiansecara yuridiske-15 anggota DPRD Provinsi NTB yang telah mengembalikan dana tersebut secara sukarela dinilai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan tidak ditemukannya unsur mens rea atau niat jahatyang merupakan syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana.
Meski demikianProf. Asikin menekankan bahwa proses hukum tetap harus berjalan secara objektif dan transparan guna memastikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik.
“Penegakan hukum harus tetap mengedepankan asas keadilankepastiandan kemanfaatan,” pungkas Prof. Asikin.
Kasus yang tengah bergulir ini menyeret tiga nama sebagai pemberi dana. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi NTB dan menjalani proses persidangan di PN Tipikor Mataram. (F3)
Ket. Foto:
Konsultan Hukum DPRD NTBProf. Zainal Asikin. (/fit)
