Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) 2026 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTBDr Hj Indah Dhamayanti PutriS.E.M.IPdalam Rapat Paripurna DPRD NTB Masa Persidangan Kesatu Tahun sidang 2025/2026yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB pada Jumat7 November 2025.
Wagub menyebutkantotal APBD 2026 sebesar Rp 5.490.353.337.713turun 15,40 persen dari APBD 2025 sebesar Rp 6.489.786.120.531. Postur rancangan anggaran dengan proyeksi pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)dana transfer dan lain lain pendapatan daerah yang sah serta rincian penjelasan alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah seraya tetap merancang alokasi belanja secara efisien dan produktif untuk belanja operasionalbelanja modalbelanja tidak terdugadan belanja transfer.
“Seluruh rancangan ini disusun dengan prinsip kehati-hatianrealistisdan berorientasi pada pemenuhan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dikatakannya pula bahwa penyerahan rancangan KUA dan PPAS TA 2026 merupakan langkah awal dari rangkaian proses penyusunan APBD yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Dokumen ini memuat kebijakan strategis dan prioritas pembangunan daerah yang akan kita laksanakan pada tahun 2026,” ujar Wagub.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi NTBHj. Baiq Isvie RupaedaS.H.,M.H.dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti PutriS.E.M.IP.Sekretaris Daerah Provinsi NTB H. Lalu Mohammad FaozalS.Sos.M.Si.Anggota DPRD NTBunsur Forkopimdapara Pemimpin Perangkat Daerahdan Insan Media.
Selain penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD TA 2026Paripurna juga berlangsung dengan penyampaian Laporan Pansus II atas hasil pembahasannya terhadap hasil evaluasi kemendagri terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutanlalu Persetujuan Penetapan Raperda Provinsi NTB menjadi Perda Provinsi NTBdan diakhiri oleh pendapat akhir Gubernur sebagai sambutan. (F3)
Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua III H. Muzihir menerima dokumen Rancangan KUA PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2025/2026. (Ist)
